KPK: Kasus Pengadaan Mesin EDC di Bank Pemerintah Terjadi pada 2020-2024

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) pada bank pemerintah terjadi pada tahun 2020—2024.

"Penyidikan perkara pengadaan EDC di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) terkait dengan tempus (waktu) perkaranya mulai dari 2020 sampai dengan 2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/6/2025), seperti dilansir dari Antara.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa kasus tersebut terkait dengan proyek pengadaan mesin EDC bernilai sekitar Rp2,1 triliun.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPK belum dapat mengungkapkan dugaan awal kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

"Belum. Nanti kami sampaikan secara utuh konstruksi perkaranya seperti apa, termasuk dugaan kerugian keuangan negaranya berapa," katanya.

KPK tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengadaan mesin EDC di lingkungan sebuah bank pemerintah.

"(Kasus) pengadaan mesin EDC," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi pada Kamis (26/6/2025).

Fitroh menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprindik) umum.

Karena itu, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan oleh lembaga antirasuah itu sebagai tersangka.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, telah menggeledah dua lokasi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC ini.

"Pada hari Kamis, 26 Juni 2025, tim melakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu di Kantor BRI Pusat, Sudirman, dan di Gatot Subroto Jakarta," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, Budi mengatakan bahwa KPK telah meminta keterangan kepada para pihak untuk pengusutan kasus tersebut.