Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Kontroversial yang Sita Perhatian Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Dedi Mulyadi saat ini diketahui menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar) periode 2025-2030. Dedi Mulyadi terpilih usai memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jabar dengan raihan suara 62,22% atau 14.130.192 suara.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sudah cukup lama terjun ke dunia politik? Seperti apa profil Dedi Mulyadi?

Dikutip Liputan6.com dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada 11 April 1971. Dia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara.

Sang ayah Sahlin Ahmad Suryana merupakan pensiunan Tentara Prajurit Kader sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial.

Sedangkan sang ibu Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Sejak kecil, Dedi sudah terbiasa hidup dengan penuh perjuangan dan bekerja keras. Dedi sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang.

Dedi menempuh sekolah dasar di SD Subakti Subang hingga 1984. Setelah itu, dia melanjutkan ke SMP Kalijati, Subang yang diselesaikan pada 1987 lalu melanjutkan ke SMA Negeri Purwadadi, Subang dan lulus pada 1990.

Setelah tamat SMA, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memutuskan hijrah ke Purwakarta untuk melanjutkan studinya ke bangku kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman jurusan hukum yang diselesaikan pada 1999.

Semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa, Dedi memang dikenal giat dalam berbagai organisasi. Walau pun masih muda, sebagai aktivis Dedi sudah diperhitungkan berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun birokrat dan politikus. Bahkan pada 1993, Dedi sudah dipercaya untuk menjadi penulis pidato Ketua Partai Golkar Purwakarta, almarhum Babisni.

Pada 1994, Dedi Mulyadi dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Dedi juga pernah diminta untuk menjabat posisi Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada 1997.

Setahun kemudian, Dedi ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Textil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPTSK KSPSI).

Karier politik Dedi makin mengorbit pada era reformasi. Pada 1999, dia terpilih duduk di kursi DPRD Purwakarta dari Partai Golkar dan daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru.

Selama lima tahun, Dedi selalu terpilih menjadi Ketua Komisi E. Dia pun menjabat Wakil Sekretaris Partai Golkar, kemudian menjadi Sekretaris. Sampai akhirnya didaulat secara aklmasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar, tahun 2004 sampai sekarang.

Pada 2003, Dedi dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan. Dengan terpilihnya Dedi sebagai Wakil Bupati pada usia 32 tahun, ini menjadi prestasi tersendiri karena dia tercatat merupakan politikus termuda yang menjabat sebagai wakil bupati.

Lalu pada 2008, melalui mekanisme Pilkada langsung, Dedi mendapat kepercayaan dari rakyat Purwakarta untuk menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dengan pasangan Dadan Koswara.

Kemudian pada Pilbup 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang berpasangan dengan Dudung B Supardi. Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018.

Di Golkar, Dedi Mulyadi terpilih aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Setelah itu ia mencalonkan diri sebagai Wagub Jabar mendampingi Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018, namun gagal.

Ayah dari tiga anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju di Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan menang.

Sebelumnya, belakangan ini Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan. Hal itu lantaran sang Gubernur Jabar kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Yang terbaru, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana menghapus PR sekolah yang biasa diberikan guru kepada siswa.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak-anak sekolah," ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataan di media sosial, Rabu 4 Juni 2025.

Dedi mengatakan, semua proses pembelajaran sekolah harus dikerjakan di sekolah, tidak menjadi beban saat anak berada di rumah.

"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban di rumah," terang dia.

Namun sebelum ini, Dedi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer yang dimulai pada 2 Mei 2025 lalu. Dia mengatakan, siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Adapun menurut Dedi Mulyadi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu 27 April 2025.

Dedi juga sempat memicu perdebatan soal pernyataannya terkait vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina," ucap Dedi Mulyadi.