Pemkot Depok Berlakukan Jam Malam Pelajar Mulai Hari Ini

Liputan6.com, Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerapkan pemberlakuan jam malam untuk pelajar mulai hari ini, Selasa (3/6/2025). Terhitung sejak pukul 21.00 WIB, pelajar di Kota Depok tidak diperkenankan berada di luar rumah tanpa alasan yang mendesak.

Wali Kota Depok, Supian Suri membenarkan telah memberlakukan jam malam pelajar mulai hari ini. Nantinya pelajar yang masih kedapatan di luar rumah tanpa kepentingan darurat akan diminta untuk pulang.

“Iya sudah mulai diberlakukan mala mini,” ujar Supian Suri saat ditemui di kantor Kecamatan Sawangan, Selasa (3/6/2025).

Dia mengakui, belum ada penerapan sanksi terhadap pelajar yang kedapatan berada di luar rumah pada jam malam. Tindakan sementara yang diambil hanya meminta para pelajar pulang ke rumah saat jam malam tiba.

“Nanti tim yang bergerak ada Pak Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas gitu ya, kita akan cek, enggak boleh ada anak-anak di luar nongkrong di atas jam 9 malam,” ucap Wali Kota Depok menjelaskan.

Pemerintah Kota Depok akan melakukan patroli secara terstruktur, mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus lingkungan. Nantinya akan dilakukan pengaturan atau pembagian pengawasan pelajar.

“Razia itu mungkin kan enggak akan semuanya banyak ke armada yang kita siapkan, cukup dua, timur dan barat, atau mungkin satu, tapi terus keliling,” terang Supian.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa. Pada surat tersebut terdapat beberapa poin yang ditujukan kepada Pemerintah Kota maupun Kabupaten.

Adapun pada point pertama berisikan penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari, yakni mulai pukul 21.00 WIB s.d. 04.00 WIB.

Namun peraturan tersebut dikecualikan terhadap peserta didik yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah atau lembaga pendidikan resmi, mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali, peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali, kondisi keadaan darurat atau bencana, dan kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.

Gubernur Jawa Barat meminta secara bersama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan pembatasan kegiatan, melalui Bupati atau Wali Kota mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa, atau satuan pendidikan dasar, masyarakat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengoordinasikan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan khusus.

Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.