Rencana Kebijakan Dedi Mulyadi: Siswa di Jabar Masuk Sekolah Jam 6 Pagi dari Senin Sampai Jumat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru bagi seluruh siswa di wilayahnya agar masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.

Hal itu seiring keinginannya agar jadwal masuk sekolah di provinsi tersebut hanya sampai Jumat. Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, perubahan jadwal sekolah ini bertujuan menciptakan kebiasaan hidup disiplin.

Dia menceritakan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta menjadi bupati pertama yang menerapkan sekolah sampai Jumat dengan jam belajar dimulai pukul 06.00 WIB.

"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?," ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71, Kamis 29 Mei 2025.

Dia menuturkan, ada perbedaan jadwal belajar antara SMP dan SMA. Karenanya, dia menginginkan agar jadwal itu disamakan. Dedi Mulyadi bahkan meminta kepala daerah untuk mengikuti sistem baru tersebut.

"Saya mengajak kepada Bupati dan Wali Kota (para pelajar) hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur," terang dia.

"Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya menurut saya di Jawa Barat diseragamkan semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat," sambung Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah memberlakukan jam malam bagi pelajar di wilayah tersebut mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

Pemberlakuan jam malam tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur dengan nomor 51/PA.03/Disdik soal Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa yang dikeluarkan pada 23 Mei 2025.

Dalam SE tersebut, Dedi Mulyadi menginstruksikan pembatasan kegiatan pelajar di luar rumah pada malam hari, yaitu mulai pukul 21.00-04.00 WIB.

Dedi Mulyadi pun memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk berkoordinasi dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dia meminta hal tersebut dikoordinasikan pula dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

Adapun pada poin pertama berisikan penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari, yakni mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.

Namun peraturan tersebut dikecualikan terhadap peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah atau lembaga pendidikan resmi, mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali, peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali, kondisi keadaan darurat atau bencana, dan kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.

Gubernur Jawa Barat meminta secara bersama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan pembatasan kegiatan, melalui Bupati atau Wali Kota mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa, atau satuan pendidikan dasar, masyarakat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengoordinasikan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan khusus.

Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bakal mengkaji kembali terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait jam masuk sekolah. Saat ini, Pemkot Depok menerapkan jam masuk siswa sekolah sejak pukul 07.00 WIB.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, pihaknya telah menerima himbauan dari Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah. Pemkot Depok sedang melakukan kajian terkait himbauan yang diberikan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Ya, ini kita mulai kaji karena beliau sampaikan, anak-anak kita tidak ada lagi yang bersekolah di hari Sabtu, artinya sekolah itu dari hari Senin sampai ke Jumat," ujar Supian, usai mengikuti upacara di Markas Divisi 1 Kostrad, Senin 2 Juni 2025.

Kebijakan Gubernur Jawa Barat menginginkan saat Sabtu dan minggu, menjadi waktu siswa beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Depok tidak ingin langsung menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat.

"Nanti kita akan lihat, mana sekolah-sekolah yang sudah bisa diterapkan," jelas Supian.

Supian ingin memastikan terlebih dahulu waktu ruang belajar anak tercukupi. Selain itu, Pemerintah Kota Depok akan menyesuaikan terlebih dahulu dan melengkapi sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat dapat dilaksanakan.

"Ruang belajarnya yang harus disesuaikan, kita belum bisa benar lengkapi, nanti kita akan atur strategi," ucap Supian.

Supian mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok akan berikhtiar terlebih dahulu, sebelum menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat secara keseluruhan. Pemerintah Kota Depok masih memiliki keterbatasan pada ruangan atau gedung sekolah.

"Mengingat keterbatasan gedung, ruangan, kita hari ini belum semuanya bisa mencukupi untuk masuk dari Senin sampai dengan Jumat," ungkap Supian.