Refleksi 1 Tahun APWNU, Dorong Terobosan Ekosistem Pertambangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pertambangan tidak hanya menjadi tulang punggung bagi banyak sektor industri nasional maupun internasional, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Selain itu, seperti yang diketahui pula bahwa hasil pertambangan telah merupakan salah satu anugerah ilahiyah dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Hal tersebut rupanya menjadi salah satu faktor pendorong dirumuskannya kebijakan pemerintah yang membuka akses kepemilikan dan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Semangat itu pula yang turut diperbincangkan dalam agenda menyambut Harlah ke-1 dan Pelantikan Pengurus DPW DK Jakarta Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) di Jakarta, pada Kamis 29 Mei 2025.

APWNU merupakan perkumpulan para pemilik tambang, pelaku jasa pertambangan, supplier dan investor warga Nahdlatul Ulama hadir sebagai wujud ikhtiar dan komitmen untuk mengawal tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kehadiran APWNU sangat relevan di tengah tantangan yang dihadapi industri pertambangan saat ini, seperti ketidakpastian regulasi yang berpotensi meningkatkan aktivitas tambang ilegal, khususnya di sektor nikel, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dalam perkembangan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba, pemerintah memberikan peluang baru bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan, koperasi, UMKM, hingga perguruan tinggi untuk memiliki dan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Kebijakan ini pun dinilai merupakan terobosan luar biasa yang membuka akses pengelolaan tambang lebih luas dan inklusif, sehingga manfaat sektor pertambangan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata dan tata kelola pertambangan menjadi lebih transparan dan berkeadaban.

Sekretaris Jenderal APWNU, Joko Suprianto mengatakan APWNU dibentuk sebagai wadah bagi warga NU yang bergerak di bidang pertambangan, mulai dari pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), jasa pertambangan, hingga transportasi.

APWNU mendukung upaya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengendalikan praktik ilegal dan memperkuat tata kelola pertambangan yang legal dan berkelanjutan.

Hingga kini, tercatat terdapat sekitar 100 titik tambang yang tergabung dalam asosiasi tersebut, tersebar di sejumlah provinsi dengan komoditas utama batubara, nikel, emas, bauksit, dan pasir yang pengelolanya adalah warga Nahdliyin (NU).

"Fokus utama kami adalah menambang secara legal. Jika ada anggota yang menambang secara ilegal, maka akan kami keluarkan. Ini prinsip kami," ungkap Joko Suprianto.

Selain itu, pendekatan secara sosial kepada masyarakat sekitar menjadi ciri khas APWNU. Melalui kegiatan tahlilan, makan bersama, dan komunikasi terbuka, asosiasi berusaha menghilangkan jarak antara masyarakat dan pelaku usaha tambang.

"Kami juga berkomitmen bahwa hasil tambang harus dirasakan dampaknya kepada masyarakat luas. Bukan oleh segelintir, karena kekayaan alam adalah untuk kemaslahatan umat manusia," kata dia.

Joko juga menegaskan bahwa APWNU merupakan bagian dari NU secara nilai dan kultural, namun bukan badan otonom atau struktur resmi organisasi.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa para pengusaha tambang yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bagian dari kebijakan inklusif pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Disinggung mengenai keterkaitan dengan konsesi yang dikelola PBNU, ia menegaskan bahwa asosiasi tersebut tidak terkait dengan tambang dikelola oleh PBNU.

"Ini usaha yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada sangkut-pautnya dengan konsesi tambang milik PBNU. Mereka bukan mengatasnamakan PBNU, hanya berlatar belakang NU," jelas Ulil Abshar Abdalla.

Dalam acara Harlah pertama APWNU tersebut, selain dihadiri Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, turut hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan Ketua Umum APWNU, Imam Subali.

Sebagai informasi, APWNU resmi dikukuhkan pada Agustus 2024 dan sejak saat itu aktif memperjuangkan kepentingan anggotanya serta membantu pembangunan sektor pertambangan Indonesia yang bertanggung jawab.

APWNU berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pemilik tambang, kontraktor, investor, serta masyarakat sekitar tambang untuk mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan, berlandaskan nilai-nilai spiritual dan profesionalisme, serta memberikan dampak sosial ekonomi positif bagi bangsa.