Survei Sebut Mayoritas Responden Nilai Kasus Ijazah Jokowi Permainan Rival Poltik

Liputan6.com, Jakarta - Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) melakukan survei untuk mengetahui suara publik, terkait kasus ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden menai hal tersebut adalah permainan dari rival politik.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrova menjelaskan hal itu diketahui dari sejumlah indikator, terkhusus persepsi terhadap isu, mayoritas responden menilai bahwa isu ijazah ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu atau dalam persepsi lain sebagai permainan politik rival politik Jokowi.

"Dalam survei ini, sebanyak 89.87% persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik terentu yagn bisa jadi lawan politik Jokowi," kata Herry saat merilis survei di Jakarta dengan bertajuk, Pandangan Publik Terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi, seperti dikutip Kamis (21/5/2025).

Ia melanjutkan, indikator lain yang menunjukkan tren penilaian serupa yaitu ketika responden ditanya, seberapa besar kepercayaan mereka terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi dan UGM sebagai institusi akademik yang dikenal memiliki reputasi sangat baik.

Jawabannya, lanjut Herry, sebanyak 51.35% responden mengatakan sangat percaya, dan 25.35% responden menyampaikan cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi.

"Lalu bagaimana tanggapan responden terhadap persepsi klarifikasi dari UGM? Trennya mirip dan positif. Sebanyak 47.35% responden sangat percaya, 25.76% cukup percaya," jelasnya.

Herry menegaskan, surveinya juga menggali tentang persepsi publik seberapa tepat langkah Jokowi menempuh proses hukum untuk memulihkan reputasinya terkait terpaan isu ijazah ini. Data survei menunjukkan, 29.60% responden menilai cukup tepat, 21.10% menilainya tepat, dan 6.7% responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18.5% persen responden menilainya kurang tepat, dan 15.5% menilainya tidak tepat.

"Dan saya pribadi menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Bahkan dalam konteks ini, sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi sendiri. Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi di depan hukum," dia menandasi.

Sebagai informasi, survei nasional ini diselenggarakan mulai 9 Mei dan berakhir pada 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan responden tentang isu ijazah Jokowi.

Responden dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum.

Diketahui, metodologi survei digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meet. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling dimana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95%.