TNI Bakal Amankan Kejaksaan Seluruh Indonesia, KNPI: Harusnya Fokus Aspek Pertahanan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa, mengaku prihatin atas perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menginstruksikan pengerahan personel TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Adapun perintah itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Putri menilai perintah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

"Tugas dan fungsi TNI seharusnya fokus pada aspek pertahanan. Tidak patut jika TNI masuk ke ranah penegakan hukum yang menjadi domain institusi sipil seperti Kejaksaan," kata Putri dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Menurut Putri, langkah tersebut telah melanggar sejumlah regulasi penting seperti UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara, serta UU TNI yang secara tegas membatasi peran militer dalam urusan sipil.

Senada, Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Aridho Pamungkas juga menilai pengerahan pasukan TNI untuk mengamankan kejaksaan di seluruh Indonesia ini berpotensi menjadi bentuk intervensi militer terhadap institusi sipil, khususnya dalam penegakan hukum.

"Kami mempertanyakan dasar hukum perintah ini, sebab hingga kini tidak ada regulasi resmi yang mengatur perbantuan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) untuk konteks penegakan hukum sipil," jelas Aridho.

Dia menambahkan, kerja sama TNI-Kejaksaan yang menjadi dasar perintah tersebut juga tidak cukup kuat secara hukum. Hal ini, ujarnya berpotensi bertentangan dengan UU TNI itu sendiri.

"Pengamanan kejaksaan seharusnya dilakukan oleh satuan pengamanan internal atau aparat kepolisian. Tanpa adanya ancaman luar biasa, tidak ada urgensi untuk melibatkan TNI," ujar Aridho.

Mabes TNI menyatakan bahwa pengerahan pasukan untuk mengamankan Kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman atau MoU yang diteken oleh kedua instansi tersebut.

“Surat Telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya,” tutur Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).

"Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023,” sambungnya.

Kristomei mengulas, ada sejumlah poin yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama TNI-Kejaksaan, yakni meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI; dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan; Dukungan kepada TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya,” jelas dia.

Termasuk juga kerja sama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan, hingga koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara koneksitas.

“Segala bentuk dukungan TNI tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergitas antar-lembaga,” ungkapnya.

“Hal ini juga sebagai pengejawantahan tugas pokok TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” Kristomei menandaskan.