Pemkab Bekasi Matangkan Aturan Pilkades Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mematangkan regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, pesta demokrasi tersebut akan digelar di 154 desa pada 20 September mendatang.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa, sehingga seluruh tahapan pelaksanaannya harus memiliki dasar aturan yang kuat, jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh tahapannya terus kita matangkan agar memiliki landasan regulasi yang selaras dengan ketentuan perundangan yang berlaku," kata Asep, dikutip dari Antara, Senin (13/7/2026).

Ia mengungkapkan, pematangan konsep regulasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyusun langkah strategis agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan aman, tertib, lancar, demokratis serta kondusif.

Dirinya berharap segenap pemangku kepentingan terkait dapat memberikan masukan, pandangan serta saran konstruktif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sinergi pemerintah daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal hingga seluruh elemen masyarakat terkait dinilai menjadi kunci utama mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berkualitas serta berintegritas.

Selain memperkuat aspek regulasi, Pemkab Bekasi juga menekankan pentingnya langkah antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan sejak dini, mulai dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, keamanan hingga penyelesaian sengketa.

"Hal itu dilakukan agar seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan baik tanpa menimbulkan konflik di masyarakat," katanya.

Seluruh proses ini, lanjut dia, diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang amanah, berkualitas dan membawa kemajuan bagi masyarakat desa serta Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.