Dedi Mulyadi Soal Polemik Siswa Dikirim ke Barak: Program Ini Bisa Tingkatkan Disiplin Pelajar

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu 3 Mei 2025, dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan hingga saat ini program tersebut sudah memasuki hari ketiga di Purwakarta. Sejumlah orang tua disebutkan mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program serupa.

Dedi menyebutkan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.

Ke depan, program itu akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Menurut dia, melalui program itu para pelajar akan mendapatkan sejumlah materi tambahan dari berbagai unsur sebagai bagian dari pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Dedi menyaksikan langsung kegiatan program kedisiplinan bagi 39 orang pelajar tingkat SMP di Purwakarta. Selain latihan baris-berbaris, Dia juga memastikan kecukupan gizi peserta dengan mengecek ketersediaan makanan sehat.

Dedi menyampaikan sebanyak 39 pelajar SMP yang dikirim ke markas TNI Resimen Armed Purwakarta sebelumnya sudah diizinkan oleh orang tuanya masing-masing.

Para pelajar yang dikirim ke markas TNI di Purwakarta itu ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok hingga menyalahgunakan obat terlarang atau narkoba.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk memasukkan siswa bermasalah agar dididik di barak militer. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan Jawa Tengah punya mekanisme sendiri.

Ia menilai, anak di bawah umur lebih baik dididik dikembalikan pada sekolah dan orang tua masing-masing.

“Jawa Tengah, ya kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya,” kata Luthfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

“Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan ke orang tuanya,” tambahnya.

Sementara untuk anak cukup umur, Luthfi menyebut apabila melanggar hukum, maka perlu diusut tuntas tindak pidananya. Menurutnya, semua hal tersebut sudah ada aturannya, tanpa perlu aturan baru.

“Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Gak usah. Sesuai ketentuan saja,” kata dia.

“Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu ya pidana. Kita lakukan pidananya, biar efek juga. Dan pentingnya di Jawa Tengah mampu untuk atasi itu semua,” sambungnya.