Wamendagri Ribka Tegaskan Kemendagri Dukung Program Tiga Juta Rumah bagi MBR

Liputan6.com, Jakarta Guna mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian, Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh program tiga juta rumah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan, Selasa (29/4/2025).

Ribka mengungkapkan bahwa kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” ungkapnya.

"Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (Pemda)," jelas Ribka.

Ia juga mengungkapkan, Kemendagri mendorong Pemda agar mendukung program tersebut, terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” ungkap Ribka.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo menyediakan rumah bagi masyarakat kecil.

"Komitmen ini ditunjukkan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP, adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir," tegasnya.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri mengatakan, selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Dirinya menilai, kedua hal tersebut berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” katanya.

(*)