Bantu Pemerintah, MPR Bentuk Forum Khusus DPR-DPD untuk Menangani Permasalahan di Papua

MPR RI membentuk 'MPR for Papua' untuk menangani masalah di Papua secara komprehensif, berkolaborasi dengan MRP yang telah ada dan fokus pada dialog serta aspirasi masyarakat.

Diterbitkan 23 April 2025, 18:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Daftar Isi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya membentuk wadah khusus bagi seluruh Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI dari daerah Papua, guna membantu pemerintah untuk menangani masalah-masalah di sana.

Adapun, wadah ini dinamakan MPR for Papua, di mana nantinya ini  menjadi perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR untuk membantu pemerintah, menyelesaikan beberapa persoalan secara komprehensif secara politik," kata Muzani seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Sekretaris Jenderal Gerindra itu pun menegaskan, sudah membuat surat keputusan (SK) atas pembentukan wadah tersebut yang diberikan kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, selaku koordinator MPR for Papua.

Menurut dia, MPR for Papua akan banyak berdialog dan mendengarkan berbagai macam pandangan dari pemerintah agar Papua bisa mendapatkan solusi yang komprehensif atas beragam permasalahan, sehingga kesejahteraan pembangunan di Papua bisa lebih baik lagi.

 

Akan Membantu

Selain itu, MPR for Papua lanjut Muzani, juga akan membantu menangani masalah-masalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan adanya enam provinsi di Papua, dia berharap rentang hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bisa diperpendek.

Muzani pun menegaskan, ingin ada kemajuan, modernisasi pelayanan, dan kesejahteraan di daerah paling timur Republik Indonesia itu.

"Kami sampaikan ke Pak Yorrys untuk berkomunikasi dengan para menteri stakeholder yang menangani masalah Papua, dan kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan lembaga terkait di sana," katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6