Hadiri Forum Parlemen Anggota MIKTA di Meksiko, Puan Suarakan Kesetaraan Gender

Puan menyebut, komitmen Indonesia atas kesetaraan gender diterjemahkan ke dalam berbagai kerangka kebijakan, di mana salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai pada Pemilu.

“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan," sebutnya.

"Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan,” imbuh Puan.

Dirinya mengatakan, dukungan keseteraan gender juga ditunjukkan dengan pembentukan Kaukus Perempuan di Parlemen sejak tahun 2001.

"DPR bahkan bekerja sama dengan berbagai forum internasional untuk peningkatan kapasitas anggota parlemen, seperti dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum parlemen dunia," kata Puan.

“Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 telah menjadi peta jalan untuk memajukan kesetaraan gender di berbagai sektor di Indonesia, termasuk politik,” jelasnya.

Puan pun mengajak kepada parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan Parlemen yang Responsif Gender serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, dan kesetaraan.

“Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif. Parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanyagender-sensitive lawmaking. Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan UU yang inklusif,” ujarnya.

“Parlemen MIKTA juga perlu melakukan gender-responsive budgeting, kita perlu mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Selain itu, parlemen MIKTA perlu membangun dimensi gender-sensitive oversight,” jelas Puan.

Di sisi lain, Puan mendorong agar parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif atau Pemerintah.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” ujarnya.

Sementara itu,  Puan juga melakukan pertemuan Courtesy Call dengan Presiden Kamar Deputi Meksiko, Marcela Guerra Castillo. Puan berbincang mengenai berbagai isu perempuan, termasuk pentingnya isu perempuan dibahas pada forum parlemen MIKTA.

“Sesama ketua parlemen yang dapat menjadi inspirasi, kita sadari menjadi politisi perempuan tidaklah mudah, maka penting sekali kita bisa suarakan kesetaraan gender di MIKTA. Suara perempuan harus didengar di dunia dan MIKTA perlu memdukung hal ini,” ujarnya.

Puan menyampaikan apresiasi kepada Meksiko yang sejak tahun 2012 berhasil memiliki anggota parlemen perempuan di atas rata-rata global, yakni lebih dari 50%. Ia lantas mengajak agar parlemen Indonesia dan Meksiko terus berkolaborasi untuk memiliki agenda kuat terhadap pemberdayaan perempuan.

“Saya yakin, pertemuan kita hari ini akan dapat mempromosikan dialog antarparlemen negara MIKTA, serta semakin mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Meksiko,” ujarnya.

Untuk mendapatkan berita terkini terkait DPR RI, bisa dilihat di sini.

(*)