Puan Desak Anggota MIKTA Berperan Lebih untuk Dorong Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Puan mengatakan, parlemen harus membantu mengatasi akar masalah penyebab konflik, termasuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen terhadap penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

“Saya mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global,” katanya.

“Perdamaian adalah fondasi bagi dunia untuk mencapai kesejahteraan dan demokrasi. Sebagai pengemban amanat rakyat, parlemen harus memberikan teladan, lead by example, dengan mendorong tiga pilar utama perdamaian yakni dialog, diplomasi, dan saling kepercayaan,” jelas Puan.

Ia pun menegaskan, parlemen harus berperan memperkuat preventive diplomacy untuk mencegah terjadinya konflik dan ketegangan geopolitik. Baginya, hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan membangun saling kepercayaan.

“Kita harus mendorong dialog, bukan mengambil tindakan sepihak. Kita harus mendorong kerja sama, bukan memperbesar fragmentasi dunia, karena akar konflik di berbagai wilayah adalah adanya ketidakpercayaan antar negara,” tegas Puan.

“Serta yang paling penting, menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa,” imbuhnya.

Puan mengungkapkan bahwa para ketua parlemen negara MIKTA berjanji mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Ia juga menyebut, parlemen MIKTA menegaskan komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

“Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ungkapnya.

Puan pun mengatakan, parlemen negara MIKTA memastikan berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.

“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Terdapat diskusi mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina. Sebagian besar anggota menggarisbawahi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional untuk perlindungan warga sipil dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan akses kemanusiaan serta pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.

Anggota lain menyerukan gencatan senjata segera dan permanen dan mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi perintah Mahkamah Internasional. Para anggota menyerukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Israel-Palestina dengan cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara.

Kami juga menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan di seluruh kawasan dan sekitarnya.

Sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.

Untuk mengetahui lebih banyak dan terkini terkait dengan berita Dewan Perwakilan Rakyat RI, temukan di sini.

(*)