Sukses

Kepala LKPP Ajak UMKK Pasarkan Produk di Katalog Elektronik untuk Kuasai Ekonomi Indonesia

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengajak UMKK untuk masuk ke dalam Kalatog Elektronik guna melebarkan pangsa pasar usaha.

Liputan6.com, Jakarta Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi (UMKK) menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengajak UMKK untuk masuk ke dalam Kalatog Elektronik guna melebarkan pangsa pasar usaha.

Hendrar menyebut bahwa saat ini UMKK sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Dirinya pun mengatakan, UMKK sudah diprioritaskan dalam banyak kebijakan, salah satunya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Waktu tahun 2020 kemarin Covid-19, ekonomi kita turun. Tapi pulihnya cepat, 2021 naik hingga saat ini. Kalau kekuatan ekonomi itu ada di UMKK, maka kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kuat," sebutnya dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar, Selasa (30/4/2024).

Hendrar mengungkapkan, peluang UMKK untuk semakin maju dan sukses saat ini terbuka lebar. Dirinya mengatakan, salah satu caranya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik.

"Sebagai marketplace terbesar yang dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah," ungkapnya.

"Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman di sini, para pelaku UMKK untuk menguasai ekonomi Indonesia. Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar," jelas Hendrar.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Proses Cepat, Mudah, dan Transparan

Hendrar menyebut bahwa di Tahun 2023, pagu belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai Rp1.226 Triliun. Ia menyebut, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, 95% pagu tersebut harus dialokasikan untuk produk lokal dan hanya 5% yang impor.

"Nah dari 95% yang lokal itu bapak-ibu, 40% harus beli dari UMKK. Artinya ada sekitar Rp400 triliun uang pemerintah baik kementerian dan Pemda yang dibelanjakan untuk UMKK," sebutnya.

Hendrar pun menegaskan, untuk mendaftar sebagai penyedia di Katalog Elektronik sangat mudah. Ia juga menyebut, proses pembelian oleh pemerintah juga transparan dan pembayarannya cepat sehingga para pelaku UMKK tidak perlu khawatir produk yang dibeli akan lama dibayar.

"Cepat, mudah, transparan, bayarnya juga capat. Bapak Ibu sedoyo ndak usah khawatir kalau produknya dibayar lama. Pokoknya bapak-ibu jenengan daftar Katalog Elektronik dulu nggih," tegasnya.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.