Polri Siap Terjunkan 4.992 Personel Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR hingga MK

Makin Panas, Massa Aksi Demo Tolak Hasil Pemilu 2024 Bakar Baliho Jokowi — Massa aksi demo menolak hasil Pemilu 2024 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3) membakar baliho bergambar foto Presiden Jokowi. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta Kepolisian telah melakukan sejumlah langkah antisipasi pengamanan demonstrasi yang rencananya digelar selama tiga hari berturut-turut di beberapa titik, mulai dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran menyatakan total ada sebanyak 4.992 personel yang dikerahkan untuk mengawal keseluruhan dinamika unjuk rasa sengketa pemilu 2024.

"Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah persuasif, edukatif terus kita kedepankan. Ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti yang disampaikan Kapolri, jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan sepanjang tidak anarki. Kita akan terus memberikan pelayanan terbaik," ujar Fadil di kantor KPU RI, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

Aksi unjuk rasa rencananya dilakukan secara berturut-turut mulai hari ini, Senin (18/3/2024) hingga Rabu (20/3/2024). Adapun titik pengamanan, menurut Fadil, masih sama seperti momen pemilu sebelumnya.

"Di penyelenggara pemilu ada KPU, Bawaslu, DKPP. Tentunya terkait dengan sengketa pemilu kita akan mengamankan MK, dan manakala ada masyarakat yang ke rumah rakyat DPR RI juga akan kita siapkan pengamanan," kata Fadil.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo menambahkan, pihaknya siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.

"Jumlah personel yang disampaikan pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri Satgaspus atau pusat, Mabes Polri, dan juga Satgas Daerah yaitu Polda Metro Jaya," kata Trunoyudo.

Unjuk rasa mendukung DPR segera menggulirkan Hak Angket terkait kecurangan pemilu di depan Gedung DPR RI, Jakarta, diwarnai kericuhan. Ketegangan kian menjadi setelah massa yang menolak Hak Angket tiba di lokasi.

2 dari 2 halaman

Kondisi Masih Aman Terkendali

Menurut Trunoyudo, eskalasi kondisi unjuk rasa sejauh ini terpantau masih aman dan terkendali. Dia pun berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang tetap bergandengan tangan, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.

"Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu rekan-rekan media juga monitor. Tentu yang disampaikan tadi, terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum, tentu sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Artinya segala sesuatu yang mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan," ujar Trunoyudo.

"Namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan. Karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku," Trunoyudo menandaskan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan, suasana dalam negeri masih kondusif jelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rekapitulasi nasional.

Hal ini menanggapi antisipasi gejolak massa jelang 20 Maret 2024 atau tanggal KPU menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu.

"Ya kita masih melihat normal ya," kata Hadi saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Hadi menjelaskan, KPU paling lambat menyelesaikam rekapitulasi suara 35 hari setelah pemungutan suara dimulai. Hadi mengatakan, hal itu tetap sesuai waktu sebagaimana di aturan.

"Masih tepat waktu sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan. Masih sesuai," kata Hadi.

Infografis Tarik Ulur Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024

Petugas memasang beton pembatas dengan kawat berduri di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (25/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Polisi dan petugas keamanan berjaga di sekitar area Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bawaslu
Organisasi
Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lihat Selengkapnya
Bawaslu
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Polri
demo
KPU
MK