Jejak Militer Prabowo Subianto, Dulu Dipecat Kini Diberi Bintang Kehormatan

Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (Sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

DKP memeriksa Prabowo dalam sejumlah butir tuduhan, salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.

DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP).

Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menjadi kontroversi. Politikus Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Prabowo pun telah berhenti dari militer dengan pangkat bintang tiga atau letnan jenderal.

Setelah itu, Prabowo aktif membangun bisnis hingga terjun ke politik. Ia mendirikan partai politik bernama Gerindra Indonesia Raya (Gerindra), hingga berulang kali ikut dalam kontestasi pemilihan presiden.

Saat ini, Prabowo menjabat menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi. Dia juga berstatus calon presiden nomor urut 2 pada pilpres 2024.

Pabowo maju sebagai capres dengan menggandeng Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini memimpin dengan angka tertinggi berdasarkan real count KPU sementara.

Di tahun ini, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo. Kini ia menyandang bintang empat atau pangkat Jenderal Kehormatan (Hor) Purnawirawan.

Pertimbangannya, tahun 2022 Prabowo sudah menerima Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara.

"Pemberian angerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," ucap Jokowi.

Kemudian, implikasi dari penerimaan anugerah bintang ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penganugerahan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa.

"Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan," jelas Jokowi.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan (Hor) Purnawirawan kepada Prabowo menuai polemik. Salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri atas 20 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga. Mereka mengecam dan menolak kenaikan pangkat kepada Menteri Pertahanan itu.

"Hal ini tidak hanya tidak tepat, tetapi juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998. Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru," tulis siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima wartawan.

"Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," sambungnya.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pemberian pangkat kehormatan Prabowo merupakan langkah politik transaksi elektoral dari Jokowi yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Perlu diingat bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada tahun 1998,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil.

Berdasarkan surat keputusan itu, Prabowo Subianto kemudian dijatuhkan hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. 

Selain itu, apresiasi berupa pemberian kenaikan pangkat kehormatan ini pun justru bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak kampanye pemilu di tahun 2014 lalu. 

"Terlebih, pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo telah memberikan pidato pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006," tulis Koalisi Masyarakat Sipil.

Dengan demikian, hal ini haruslah beriringan dengan konsistensi, komitmen, dan langkah nyata dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengadili para pelaku alih-alih melindungi mereka dengan tembok impunitas dan memberikan kedudukan istimewa dalam tatanan pemerintahan negara ini.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com