Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Dewas Telah Serahkan Supervisi Polisi ke Pimpinan KPK

Ade mengatakan, permohonan supervisi justru bentuk transparansi penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim gabungan. Oleh karena itu, penyidik mengirim surat kepada Pimpinan KPK RI untuk menugaskan deputi koordinasi dan supervisi untuk melakukan supervisi penanganan a quo. Ini salah satu tugas dari KPK.

Selain itu, penyidik melayangkan surat kepada Dewas KPK RI untuk mengakselerasi percepatan dari tindak lanjut supervisi penanganan perkara yang sudah dilayangkan sebelumnya. Surat itu berisi permintaan utuk mendorong pimpinan KPK menugaskan deputi korsub melakukan supervisi penanganan pemerasan yang saat ini ditangani penyidik gabungan.

"KPK-Polri solid dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini (supervisi) bentuk transparansi penyidkan yang sedang kita lakukan. Artinya penyidik dalam melakukan penyidikannya kita sangat betul-betul menjunjung tinggi transparansi," ujar dia.

Perkara dugaan pemerasan yang dialami Syahrul Yasin Limpo ini ditangani Subdit V Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya setelah menerima aduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023.

Saat itu, dilakukan tahapan verifikasi, telaah, dan pengumpulan bahan keterangan, kemudian dibuat laporan informasi sebagai dasar dilakukannya penyelidikan.

Polda Metro Jaya kemudian mengadakan gelar perkara pada 6 Oktober pada Jumat 2023. Hasil gelar perkara menaikan status pekara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah ditemukan unsur pidana.

Berdasarkan hasil gelar perkara itu, maka dibuat laporan polisi (LP) sebagai dasar penyidikan yang dilakukan selain spindik. Dalam LP yang dibuat tersangka atau terlapor masih tahap lidik.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka