PSI Soroti Anggaran 3 Proyek Jembatan Dinas Bina Marga DKI Senilai Rp145 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyoroti besarnya anggaran pembangunan tiga jembatan penyeberangan untuk Dinas Bina Marga pada Raperda APBD tahun anggaran 2024.

Justin mengatakan, Dinas Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan nilai anggaran Rp145 miliar. Namun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detail.

"Saya menyoroti hal ini dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal untuk pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan anggaran Rp145 miliar. Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp50 miliar. Jelas saya tidak berani menyetujuinya," kata Justin saat rapat, Rabu (11/10/3034).

Justin pun membandingkan dengan pengalamannya di industru tambang. Ia pun menegaskan bahwa angka pembuatan penyebrangan itu tak masuk akal.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar enam meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/truk, jembatan itu hanya menghabiskan Rp25 miliar," jelas Justin.

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Badan Legislatif DPRD DKI, Kamis siang. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 82,5 triliun dan masi diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2 dari 4 halaman

Minta Penjelasan Rinci

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022) (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sekretaris Fraksi PSI ini pun meminta Dinas Bina Marga untuk memberi penjelasan agar jangan sampai pos anggaran ini menjadi masalah di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui. Jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan," ujarnya

"Karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp25 miliar," jelas Justin.

3 dari 4 halaman

DPRD DKI Setujui Alokasi Anggaran Rp985 Miliar untuk Program Pangan Murah di APBD

Adapun sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024.

Dengan disetujuinya anggaran ini, Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina meminta SKPD dan BUMD bidang pangan untuk selalu menjamin ketersediaan stok agar distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Wa Ode pun mewanti-wanti agar tak ada lagi penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah tersebut.

“Saya sependapat betul kalo bisa ditambah, ditambah tapi titik distribusinya supaya ditambah juga,” kata Wa Ode di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

4 dari 4 halaman

Didistribusikan untuk 924 Ribu Penerima

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, pangan bersubsidi tersebut akan didistribusikan untuk 924 ribu penerima manfaat.

“Awalnya kita ajukan Rp761 miliar dan setelah dihitung kita ajukan penambahan Rp32 miliar sehingga totalnya Rp793 miliar. Namun, karena diminta penambahan, jadi kita samakan saja anggarannya dengan tahun 2023 sebesar Rp985.227.407.070 dengan jumlah penerima 924.332 orang,” jelas Eli.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com