PSI Kritik Pemprov DKI soal Transparansi Dokumen Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD mengkritik Pemprov DKI Jakarta terkait transparansi dokumen anggaran, terutama pada Rencana APBD 2024.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (9/10) kemarin.

"Dalam perjalanan Fraksi PSI selama lima kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," kata Justin.

Di awal periode menjabat pada 2019, lanjut Justin, PSI bisa mengakses setkap detail rancangan anggaran melalui situs smart APBD. Di kala itu, PSI dapat mempertanyakan berbagai kejanggalan anggaran, salah satunya anggaran lem aibon.

"Namun sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," ujar Justin.

Maka dari itu, PSI berharap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak melakukan hal yang sama seperti gubernur sebelumnya.

"Agar dapat memberikan akses informasi tidak hanya kepada kami sebagai anggota legislatif tetapi juga kepada masyarakat dengan kembali membuka dokumen anggaran hingga ke tingkat komponen rekening melalui situs smart APBD," ucap Justin.

"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp80 triliun, tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," sambungnya.