Banyak Konflik Dihadapi Umat, Gus Yahya Minta Ulama NU Tidak Menutup Mata

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan soal konflik yang kerap muncul di tengah masyarakat dalam pelbgai sebab. Menurut Gus Yahya, timbulnya konflik di tengah masyarakat telah memaksa para tokoh agama, terlebih ulama dari lingkungan NU untuk terlibat.

“Ulama NU untuk tidak menutup mata. Mereka harus merasa terpanggil untuk mencarikan umat jalan keluar dari persoalan-persoalan yang bisa meruntuhkan fondasi peradaban,” kata Ketum PBNU ini saat menyampaikan amanatnya pada acara Kick Off Halaqah Fikih Peradaban II, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (7/10/2023).

Gus Yahya mengakui, agenda Fikih Peradaban II berangkat dari kegelisahan atas munculnya sejumlah isu dan konflik nasional bahkan internasional yang tengah melanda umat manusia saat ini.

“Umat Islam harus dewasa dalam menghadapi masalah besar yang sangat mendasar akarnya dan berpotensi mengancam keselamatan seluruh dunia," ucap Gus Yahya.

Selain meminta para ulama NU terlibat dalam penyelesaian konflik, Gus Yahya juga mendorong ulama-ulama NU menyasar penyelesaian konflik yang terjadi di tempat yang terpencil. Tujuannya, agar dampaknya dapat menyebar ke seluruh dunia.

“Jadi yang akan dibahas dan didalami dalam halaqah fikih peradaban II, bukan sekadar problematika membahas hukum hukum yang sudah ada, tapi lebih pada masalah yang akan terjadi,” jelas dia.

Gus Yahya percaya, hal yang dibutuhkan umat saat ini bukan sekadar fikih yang hanya menetapkan hukum-hukum terhadap sejumlah waqi'iyah, atau bukan sekadar satu istinbat (kesimpulan) yang bersifat reaksioner terhadap yang telah atau sedang terjadi.

“Yang dibutuhkan umat adalah fikih peradaban yang dapat mencari jalan keluar dari segala kekacauan yang terjadi,” ucap Ketum PBNU.

2 dari 4 halaman

Ulama Ikut Cari Solusi Atasi Konflik

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf saat menghadiri Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) Alim Ulama NU 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta, Senin (18/9/2023). (Istimewa)

Gus Yahya pun meminta perhatian para ulama, khususnya ulama Nahdliyin untuk tidak menutup mata atas segala konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini.

“Maka kita adakan serial halaqah ini untuk memastikan agar ulama-ulama kita tahu. Ikut memikirkan dan mencari solusi atas banyaknya problem yang terjadi saat ini sehingga Islam harus hadir dalam menyelesaikan persoalan di dunia ini," Gus Yahya menandasi.

Pembukaan Halaqah Fikih Peradaban II berlangsung di Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur pada Rabu 4 Oktober 2023. Diketahui, Ponpes didirikan K.H.R. As'ad Syamsul Arifin ; salah seorang muassis jam'iyyah NU.

Acara Pembukaan Halaqah Fikih Peradaban II turut dihadiri oleh Wakil Rais Aam PBNU, Dr. (HC). K.H. Afifuddin Muhajir, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo K.H.R. Ahmad Azaim Ibrahimy. Wakil Ketua Umum PBNU H. Amin Said Husni, Sekretaris Jenderal PBNU, H. Saifullah Yusuf, Bendahara Umum PBNU Gus Gudfan Arif, Ketua PBNU, K.H. Ulil Abshar Abdallah, Ketua RMI PBNU, K.H. Hodri Ariev dan jajaran PBNU lainnya.

3 dari 4 halaman

PBNU Soroti Konflik Rempang

bentrok Rempang — Aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bentorkan aparat dan warga pun tak dapat dihindai, Kamis (7/9/2023). (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Sebelumnya diberitakan, konflik yang terjadi di Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau disorot berbagai pihak, tak terkecuali Nahdlatul Ulama (NU).

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 18-19 September 2023 melahirkan sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait keamanan warga di Pulau Rempang.

Forum Munas-Konbes NU 2023 yang dihadiri para kiai dan pengurus tingkat wilayah NU dari seluruh Indonesia ini menilai, dalam kasus yang terjadi di Rempang dan kawasan lain di Tanah Air yang berlangsung ialah perampasan hak atas tanah milik rakyat demi melancarkan proyek pembangunan. Sementara hak-hak rakyat sering dikalahkan.

Ketua PBNU Mohammad Syafi' Alielha (Savic Ali) menegaskan, keputusan Munas-Konbes NU 2023 memberikan pertimbangan kepada pemerintah ketika punya program atau agenda pembangunan harus dipersiapkan secara matang dan menggunakan pendekatan yang persuasif kepada warga.

"Saya kira dengan keputusan kemarin di Munas-Konbes NU dan sejumlah pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya memberikan pertimbangan kepada pemerintah jangan sampai rakyat justru menjadi korban. Kita merdeka tujuannya untuk memakmurkan rakyat bukan semata tujuannya membuat proyek terkesan mewah," tutur Savic dikutip dari laman NU Online, Senin (26/9/2023).

4 dari 4 halaman

NU Akan Bersama Warga yang Lemah

Ansor rempang — Warga Rempang melapor ke Posko Bantuan Hukum PC Ansor Kota Batam. Foto: liputan6.com/ajang nurdin

Secara prinsipal, kata Savic, Nahdlatul Ulama akan selalu bersama warga yang lemah karena pendekatan kemanusiaan ini penting dan jadi spirit NU. Ini sesuai dengan kaidah figih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (Menghindari kerusakan didahulukan daripada melakukan kebaikan).

"NU punya figur seperti Gus Dur yang selalu mencontohkan keberpihakan kepada mereka yang lebih lemah dan itu akan menjadi pijakan NU,” ujarnya.

Penegasan yang sama disampaikan Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam (SDA) ini patut mendapatkan perhatian dari Nahdlatul Ulama dan NU akan selalu bersama warga Rempang. "Kita berpihak kepada masyarakat Rempang yang jadi korban kekerasan dari pihak keamanan. Kita berpihak kepada warga dan kita mendorong supaya ada dialog. Adapun langkah-langkah berikutnya nanti akan kita pikirkan lagi, yang penting kita memberikan dukungan moral kepada warga. Dukungan moral ini penting," kata Ulil Abshar Abdalla.

Lebih jauh, Ulil mengatakan sebagai ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama perlu memberikan sokongan moral kepada warga di Rempang, dan mendorong kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"(Dan) kita juga akan berusaha melalui jalur jalur yang dimungkinkan melalui kanal-kanal komunikasi untuk mendorong pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis kepada warga Rempang," jelasnya.