Menkominfo Usul Tambahan Anggaran Rp5,25 Triliun untuk Kampanye Pemilu Damai hingga Promosi IKN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengusulkan penambahan pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Kemenkominfo sebesar Rp5,25 triliun.

Penambahan anggaran itu untuk menyukseskan akselerasi transformasi digital nasional, termasuk dialokasikan untuk kampanye pemilu damai hingga promosi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Keperluan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendukung diseminasi dan komunikasi publik Pemilu Damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif. Kemudian dukungan terhadap IKN baru," kata Budi dilansir dari Antara, Rabu (13/9/2023).

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa 12 September 2023 kemarin, Budi mengatakan, program transformasi digital menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Beberapa program yang rutin dijalankan oleh Kementerian Kominfo adalah pembangunan untuk pemerataan infrastruktur digital, mendukung pemerintahan digital, serta menciptakan masyarakat digital.

Di samping itu, beragam komunikasi publik untuk menyukseskan acara-acara bertaraf internasional dan menyukseskan program prioritas yang selaras dengan visi transformasi digital. Berkaca dari hal tersebut, Budi berpendapat penambahan anggaran diperlukan agar program-program tersebut bisa berjalan dengan lebih efektif.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Penyediaan TIK antara lain untuk penyediaan kapasitas satelit dan akses internet. Selanjutnya keperluan operational and maintenance infrastruktur TIK, tata kelola pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik dan OM PSRE Induk," tambah Budi.

Menurut Budi, usulan penambahan anggaran perlu dilakukan agar Kemenkominfo juga bisa meningkatkan pelayanan publik. Beberapa di antaranya pengembangan Laboratorium BBPPT, optimalisasi penyediaan spektrum frekuensi radio, Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Pos dan Penyiaran.

Selanjutnya, dana itu juga digunakan untuk Perencanaan Strategis Universal Service Obligation (USO), pengadaan Digital Talent Scholarship (DTS), dan menguatkan Sistem Layanan Informasi Publik Integrasi Komisi Informasi Pusat.

"Secara total, alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2024 mendatang, rinciannya terdiri dari rupiah murni sebesar Rp2,83 3 Triliun, PNBP Rp6,16 Triliun, PHLN sebesar Rp2,28 Miliar dan BLU sebesar Rp3,58 Triliun," kata Budi.

Dia menegaskan, Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga pengelolaan anggarannya bisa optimal dan akuntabel.

"Kita harus belanja yang lebih baik, lebih berkualitas, tepat sasaran dan bisa terukur dampaknya," ucap Budi.

2 dari 2 halaman

Menkominfo Pastikan Akan Blokir Situs Film Porno yang Diproduksi di Jaksel

Polda Metro Jaya membongkar industri pembuatan film porno. Total, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya akan memblokir situs film porno yang terkait dengan rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.

"Pasti kita blokir, karena pornografi merusak masyarakat," kata Budi Arie di kompleks parlemen Senayan, Selasa 12 September 2023.

Budi mengaku tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Menurut dia, situs yang dimaksud tengah diverifikasi.

"Ini kan situsnya lagi diverifikasi, nanti kita set-setkan (kerjakan cepat). Saya kan rapat kerja ini pasti dicek apa sudah diblokir, yang tadi ditangkap ya?" kata Menkominfo.

Budi menyebut belum melihat langsung situs tersebut, dan belum bisa memastikan apakah situs itu mengandung pornografi atau tidak.

"Saya terus terang saja saya baru dengar, saya belum lihat videonya kalau sudah lihat, baru saya yakin itu pornografi," kata dia.

Budi memastikan, akan mendukung penegak hukum dan memblokir situs yang meresahkan masyarakat.

"Itu kan ranahnya penegak hukum bukan ranahnya kita. Kita kan cuma urusan platform dan situs-situs. Kita mendukung polisi ah, atau aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi," pungkas Budi.

Bahas Tiga Hal Penting, Menkominfo Budi Arie Setiadi Terima Kunjungan Tony Blair