Top 3 News: Profil Nana Sudjana, Eks Kapolda Metro Jaya yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Jateng

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang memasuki masa pensiun pada 5 September 2023.

Dia pun dilantik pada Selasa 5 September 2023 bersama dengan sejumlah Pj Gubernur lainnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Mereka adalah Pj Gubernur Sumatera Utara, Pj Gubernur Jawa Barat, Pj Gubernur Jawa Tengah, Pj Gubernur Bali, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Pj Gubernur Papua.

Nana Sudjana merupakan purnawirawan Polri berpangkat Komjen, yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI.

Pria kelahiran Cirebon, 26 Maret 1965 itu merupakan lulusan Akpol 1988, satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Idham Azis dan mantan Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, dan berpengalaman di bidang intelijen.

Selengkapnya...

Kepala Staff TNI AD (Angkatan Darat) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memastikan bahwa hukuman kepada paspampres yang menculik dan membunuh pemuda Aceh Imam Masykur akan lebih berat dan terasa lebih menderita dibanding hukuman sipil.

"Kalo tentara itu hukuman paling berat karena satu sisi dia dipecat. Kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di sipil, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya," kata Jenderal TNI Dudung di Mabes TNI AD, Jakarta Barat, Selasa 5 September 2023.

Ia pun berharap hukuman prajurit TNI dan paspampres yang menculik dan membunuh pemuda Aceh tersebut diperberat. 

"Saya bilang, saya sampaikan, tegakkan hukum yang berat sama pelaku tersebut sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana akibat dari perilakunya dia," ujarnya.

"Emang oknum paspampres itu di bawah Mabes TNI walaupun yang bersangkutan itu angkatan darat ini, saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya," sambungnya.

Selengkapnya...

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku menerima surat panggilan pemeriksaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan itu rencananya diperiksa seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa 5 September 2023.

"Saya sudah dapat surat pemanggilan, sebetulnya saya mau datang," kata Cak Imin saat berbincang dengan Najwa Shihab, seperti dikutip di akun Youtube Najwa Shibab Senin, 4 September 2023 malam.

Namun, Cak Imin mengaku tak bisa memenuhi undangan pemeriksaan lantaran harus menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tak bisa meninggalkan acara tersebut karena sudah terjadwal sejak lama.

Selengkapnya...