Kata Gerindra Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (18/8/2023). Gugatan ini terkait dengan batas usia Capres-Cawapres menjadi maksimal 70 tahun.

Menanggapi hal itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, gugatan tersebut layak masuk dalam museum Rakyat Indonesia.

"Kalau saya melihat mungkin layak dimasukan di museum Rakyat Indonesia. Sebagai kemungkinan satu-satunya gugatan yang petitumnya mengambil hak orang," kata Habiburokhman kepada wartawan di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Ia menegaskan, petitum gugatan batas usia Capres-Cawapres ini hanya mengambil hak orang. Diketahui, untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subiyanto yang diusung Partai Gerindra ini telah memasuki usia 71 tahun.

"ebagai gugatan pertama yang petitumnya mengambil hak orang. Artinya itu saya kan praktisi, tadinya sebelum di DPR saya di MK, mungkin belasan tahun paham sekali di konstitusi di MK adalah tempat orang mencari keadilan konstitusional menuntut hak konstitusi, tadinya pada hak ya kan tertentu haknya tidak diberikan pada Undang-Undang maka dia mengajukan gugatan," tegasnya.

"Kalau ini kan membatasi hak konstitusi orang itu yang saya bilang bisa, jadi ini gugatan pertama soal yang petitumnya secara prinsip ingin menbatasi hak orang hak konstitusional orang. Nah itu lah makanya layak diajukan museum rekor Indonesia ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan advokat yang mengatasnamakan diri Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (18/8).

Mereka mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

Dalam keterangan yang disampaikan ke awal media, 98 pengacara itu meminta syarat usia capres dan cawapres diubah dari tidak terbatas menjadi maksimal 70 tahun.

"Pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum'at Glory," tulis keterangan pers Aliansi '98 kepada awak media, Jumat (18/8).