Sukses

Luhut Tuding Kritik Kampungan soal Penjegalan Anies, Demokrat: Kampungan Itu yang Dikritik Marah

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, tak sepakat dengan pernyataan Luhut dan meminta untuk berhenti menyampaikan narasi kasar di ruang publik.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan menyebut pengkritik kampungan karena menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya menjegal pencalonan presiden Anies Baswedan.

Dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (20/7/2023) malam, Luhut juga menekankan bahwa Presiden Joko Widodo tak mungkin berupaya menjegal salah satu bakal calon presiden untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, tak sepakat dengan pernyataan Luhut dan meminta untuk berhenti menyampaikan narasi kasar di ruang publik.

“Yang kampungan itu, dikritik marah-marah. Karena ini negara demokrasi bukan otoriter, lebih baik mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta tanpa perlu mengeluarkan emosi”, ujar Herzaky.

Herzaky juga merasa heran dan mempertanyakan sikap Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Moeldoko bersama segelintir mantan kader Demokrat masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

“Jadi, wajar publik menilai Pak Jokowi campur tangan, karena ada orang terdekat di lingkarannya masih terus berupaya mengambil apa yang bukan haknya. Tapi, hingga saat ini masih saja dibiarkan,” papar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Minta Moeldoko Diganti

Terakhir, Herzaky meminta Luhut untuk memberikan masukan pada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko dengan orang lain.

“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi, tolong di-reshuffle itu Moeldoko, atau disentil. Jangan ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” imbuh dia.

Langkah tersebut dapat menghilangkan kesan bahwa Jokowi cawe-cawe atas upaya pengambilalihan kedaulatan Demokrat dari kepemimpinan AHY.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini