KPK Akui Kerap Dapat Informasi Suap Petinggi Parpol, Namun Tak Bisa Ditindaklanjuti

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait aliran uang panas ke petinggi partai politik. Namun, aduan itu tidak bisa ditindaklanjuti lantaran pihak pemberi maupun penerima suap bukan penyelenggara negara.

"Itu informasi sudah clear. Tapi kemudian kan setelah kami kaji, lah yang memberikan ini juga bukan penyelenggara negara," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Alex menyebut, di Indonesia para petinggi partai masih dianggap sebagai pihak swasta. Padahal, kata Alex, para petinggi partai turut menentukan pejabat negara dan ikut campur dalam penyusunan undang-undang.

Atas dasar itu, Alex menyebut KPK belum bisa menindak para petinggi partai politik yang tak mendapat jabatan di pemerintahan.

"Kami berpijak pada Undang-Undang KPK. KPK itu kan diberi kewenangan melakukan penindakan ketika menyangkut aparat penegak hukum dan penyelenggara negara," kata Alex.

Menurut Alex, mahar politik di Indonesia legal dilakukan namun harus berdasarkan aturan yang berlaku. Menurut Alex, jika uang yang diberikan ke partai politik berasal dari kantong pribadi maka tak jadi soal.

"Ini enggak masuk ini, ini enggak masuk. Sehingga kalau kami tangkap pun, ya kita enggak bisa juga juga ini, terus apa urusannya, kalau uangnya yang diberikan itu ternyata uang pribadi, kan gitu," ucap Alex.