Evaluasi Pelaksanaan Program JKP, BPJS Ketenagakerjaan Libatkan 16 Serikat Buruh

Selain itu, guna mendorong pemahaman peserta dan masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi tentang program JKP serta penggunaan aplikasi SIAPKERJA.

Tak hanya itu, apabila terjadi PHK massal, BPJS Ketenagakerjaan akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat untuk melakukan pendampingan layanan tripartit. BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker juga telah membuka layanan Halo JKP yang kian mempermudah peserta mendapatkan informasi terkait program tersebut.

Roswita mengungkapkan bahwa yang menjadi hambatan terbesar dalam pemberian manfaat JKP kepada peserta adalah ketidaktertiban administrasi perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya, baik di BPJS Ketenagakerjaan atau di BPJS Kesehatan.

"Kami mengajak para pemberi kerja untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapannya," ungkapnya.

"Dengan demikian para pekerja akan berhak mendapatkan manfaat program JKP, sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas dan apabila mengalami PHK tetap dapat mempertahankan derajat hidupnya yang layak dan berkesempatan mendapatkan pekerjaan kembali," jelas Roswita.

Dirinya juga mengingatkan kepada pemberi kerja untuk berkomitmen dalam memastikan pembayaran iuran dilakukan secara konssiten dan tepat waktu. Pasalnya, hal itu merupakan salah satu syarat para pekerja bisa mendapatkan manfaat sebagai peserta JKP.

(*)