Operasional Sekolah Diambil Pemprov, Warga Bekasi Keluhkan Mahalnya Biaya SMA

Sekolah Menengah Atas — Ilustrasi seragam SMA (sumber: iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Warga Kampung Markan, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan sederet permasalahan menahun yang masih dialami hingga saat ini. Warga mengaku sudah menunggu cukup lama untuk adanya solusi.

Mayoritas warga mengeluhkan perihal mahalnya biaya SMA/SMK. Warga mengaku, semenjak operasional diambil alih pemerintah provinsi, biaya sekolah cenderung mahal dan sangat membebankan.

Keluhan warga tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Tumai saat melaksanakan reses tahun anggaran 2023 di dapil III (Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang).

"Selama saya reses, ini reses kedua TA 2023, itu memang masih didominasi keluhannya itu pelayanan untuk sekolah atau pendidikan tingkat SMA/SMK," kata Tumai di lokasi, Sabtu 20 Mei 2023.

Menurutnya, warga sekitar berharap operasional SMA/SMK bisa dipegang lagi oleh pemerintah daerah seperti sedia kala. Warga tak ingin pendidikan anak-anak mereka terhambat lantaran kesulitan biaya.

"Memang masyarakat menyarankan meminta SMA dan SMK itu untuk lagi dikembalikan ke pemda kabupaten/kota karena ada semacam biaya-biaya yang cukup mahal," ujar Tumai.

"Mudah-mudahan nanti sambil kita coba tindak lanjuti, menjadi suatu perhatian dari Pemkot Bekasi, Pemprov Jabar dan pusat untuk bagaimana ke depan itu harus berani melakukan suatu evaluasi," imbuhnya.

Sementara Ketua RT 03 RW 41 Kampung Markan, Bowo mengatakan keluhan warga lainnya berkaitan dengan keberadaan pabrik di tengah-tengah lingkungan yang sangat mengganggu kenyamanan.

"Masyarakat ingin agar tidak ada produksi lagi," ucap Bowo.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional, 5 ibu berbagi pengalaman pribadi soal pilihan sekolah untuk anak. Kira-kira ibu pilih yang mana ya?

2 dari 2 halaman

Hanya Bisa Lapor

Polusi asap pabrik — Ilustrasi polusi udara oleh asap pabrik. (Sumber Environmental Protection Agency/EPA)

Menurutnya, sejauh ini upaya yang bisa dilakukan warga hanya berupa pelaporan. Pabrik dikabarkan meminta ke pemerintah pusat untuk mem-backup terhadap pergerakan masyatakat.

"Segala upaya dilakukan dari pabrik untuk membatalkan dan mengiming-imingi masyarakat," akunya.

Seluruh aspirasi warga dikatakan Tumai akan segera ditindaklanjuti sehingga hasilnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita harus selalu tanggap dengan permasalahan yang ada di lingkungan sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tandas Tumai.

Diguyur Hujan Deras, Atap Bangunan SDN Kedaung Depok Ambruk