Bekasi Dorong Dunia Usaha Beri Ruang bagi Pekerja Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian bersama.

“Bersama disabilitas, hari ini kami memproklamasikan bagaimana kesempatan kerja bagi disabilitas menjadi sebuah perhatian. Hal ini menjadi concern untuk melakukan sosialisasi kepada para pemilik perusahaan agar mereka minimal menyiapkan tempat bagi disabilitas,” kata Harris dalam Gerakan Bersama Aksesibilitas Kota Bekasi di Car Free Day (CFD) Kota Bekasi, Minggu (28/6/2026).

“Saat ini hal tersebut sudah berjalan dan kami terus melakukan evaluasi dari apa yang sudah ada,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas mendapatkan perhatian yang lebih baik.

“Kami terus berupaya agar lowongan dan kesempatan kerja bagi disabilitas selalu mendapatkan perhatian yang baik dari masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar hal ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam acara yang diinisiasi Yayasan Kursi Roda dan Pusat Persahabatan Asia Indonesia (WAFCAI) bersama Komunitas Rumah Cerebral Palsy Bekasi (Betacici) dan Universitas Paramadina Bekasi.

Dalam kesempatan itu, Operational Manager WAFCAI, Dimas Pandista, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi dan stigma.

“Teman-teman disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi di masa depan. Kondisi disabilitas tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Dimas.

Sejak 2014, sambung Dimas, WAFCAI telah melakukan berbagai kampanye kesadaran melalui media sosial secara intensif. Momentum peringatan hari jadi WAFCAI ke 12 ini menjadi kesempatan untuk memperluas gerakan tersebut melalui interaksi langsung bersama masyarakat dan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama.

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak telah menjadi perhatian dunia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD) menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses.

Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) mendorong setiap negara untuk memastikan kesempatan ekonomi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Di Indonesia, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini  menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Regulasi tersebut juga mendorong keterlibatan sektor pemerintah maupun swasta dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.