Demokrat Ungkap Ciri Menko yang Ingin Ubah Konstitusi Versi Anies: Ngomong Soal Big Data

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Bakal calon presiden Anies Baswedan soal ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi menuai polemik. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membeberkan kriteria Menko yang dimaksud Anies.

"Yang ngomong big data, yang ngumpulin kepala kepala desa, yang menyampaikan bahwa perubahan konstitusi itu bisa dilakukan, itu kan jelas siapa menkonya," ucap Kamhar ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Menurut dia, sudah cukup jelas bila dilihat dari jejak digital siapa sosok Menko yang dimaksud Anies. Lagipula, publik sudah paham siapa orang tersebut.

"Sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mencari jejak digital berkaitan dengan Menko yang misalnya pernah membangun wacana yang ada kaitannya dengan amandemen konstitusi, penundaan pemilu, melalui aspirasi big data dan sebagainya jadi tanpa menyebut nama, publik sudah tahu siapa yang dimaksud," tuturnya.

Kamhar menuturkan, Anies tidak ingin mengungkapkan siapa yang Menko yang disindirnya. Tetapi, nalar publik sudah cepat menangkap mengenai hal itu.

"Ini sebagai bentuk etik dari pada Mas Anies tidak menujukki, tapi orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik mau baca berita dan sebagainya tentu tahu siapa yang dimaksud karena Menko yang getol untuk itu kan ada, ada kan," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah melihat di lingkar Istana ada pejabat yang ingin mengubah konstitusi.

"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, menko punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin di Jakarta, Minggu, 19 Maret 2023.

Ngabalin justru mempertanyakan data yang diperoleh Anies hingga menyatakan ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Menurutnya, perlu dicek dari mana sumber informasi yang menjadi rujukan.

"Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu nanti rakyat yang menilai," kata Ngabalin.