Dukcapil Kemendagri Sebut Pemakaian KTP Digital Bakal Bikin Hemat APBN

Zudan mengatakan, setiap tahun KTP elektronik menjadi salah satu penyebab tone negatif Dukcapil. Ia mengungkapkan ada tiga penyakit KTP elektronik. Pertama, blanko. Kedua, printer dengan ribbon, cleaning kit, dan film. Ketiga, masalah jaringan.

Di sisi lain, jaringan internet di Indonesia Timur sering putus. Hal ini menyebabkan pengiriman hasil perekaman itu tidak sempurna. KTP pun tidak jadi karena failer enrolment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. Selain itu, ada juga perekaman sudah selesai dan print ready record (PRR), dan blanko, tetapi ribbon habis. Kemudian, ada lagi printer jauh, merekam di kecamatan, printer untuk mencetaknya di kabupaten.

“Mari kita buat IKD, sekali dia rekam biometric dan PRR sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hp pemohon,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia memakai Identitas  Kependudukan Digital (IKD) pada 2023.

Target tersebut berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. "Mari kita bertransformasi ke KTP Digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hpnya,” ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, seperti dikutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id, ditulis Jumat (10/2/2023).

Saat mendaftarkan aplikasi IKD harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi ketat dengan teknologi face recognition. "Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hp pemohon,” ujar dia.

Adapun pemakaian KTP digital ini seiring Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menerapkan solusi untuk mengggantikan penerbitan KTP-elektronik yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Zudan memaparkan tiga kendala pencetakan KTP elektronik. Pertama, pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Selanjutnya harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Selain itu masalah kendala jaringan internet di daerah.

Jika ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP elektronik tidak sempurna. Hal itu membuat KTP tidak jadi, karena faller enrolment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. Zuldan mengungkapkan mengatasi kendala jaringan ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali.

"Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Indentitas Kependudukan Digital (IKD),” ujar dia.