Sukses

Moeldoko: Pemerintah Tidak Ikut Campur Lolos Tidaknya Parpol Menjadi Peserta Pemilu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak pernah intervensi penyelenggara pemilu terkait lolos tidaknya partai politik dalam kontestasi Pemilu 2024.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak pernah intervensi penyelenggara pemilu terkait lolos tidaknya partai politik dalam kontestasi Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya saat menerima audensi pengurus Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO).

"Negara membuka kran selebar-lebarnya untuk partisipasi publik dalam berdemokrasi. Tapi untuk urusan lolos tidaknya partai menjadi peserta pemilu, pemerintah tidak pernah ikut campur," tegas Moeldoko seperti dikutip di gedung Bina Graha Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers seperti dikutip Rabu (1/2/2023).

Dia yang didampingi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berharap, kehadiran PARSINDO bisa mewarnai perpolitikan di Indonesia, dan benar-benar membawa aspirasi publik.

"Jangan hanya untuk kepentingan anggotanya saja," kata Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum PARSINDO M Jusuf Rizal mengatakan, partainya siap menjadi mitra strategis pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan kekuatan massa para loyalis Soeharto yang sudah 24 tahun tertidur dan tidak bergerak.

"PARSINDO hadir menjadi bagian pembangunan bangsa. Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah yang tetap akan kritis," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ketua KPU Bantah

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membantah adanya instruksi KPU pusat terhadap KPU daerah untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024. Diketahui, isu itu muncul di Parlemen saat Komisi II DPR RI tengah membahas soal Pemilu 2024 beberapa hari yang lalu.

“Tidak ada ya, saya sudah cek, tidak ada misalkan instruksikan tertentu,” kata Hasyim kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Hasyim memastikan, apa yang disampaikannya kepada KPU daerah hanya sebatas pendampingian dan konsultasi. Kedua hal itu dilakukan ke sejumlah divisi, baik itu teknis, hukum, data, sosialisasi, keuangan dan logistik.

“Teman-teman KPU daerah berkunjung ke KPU pusat untuk konsultasi di forum itu terbuka, semua bisa melihat,” klaim Hasyim.

Hasyim menjelaskan, karakter lembaganya bersifat nasional dan hirarkis. Artinya, baik pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian dari keluarga besar KPU.

“Sehingga sering saya sampaikan, ketika ada yang tanya soal intimidasi dan paksaan, saya kira tidak ada. karena teman-teman KPU daerah itu kan bagian dari keluarga besar KPU pusat,” tegas Hasyim.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.