Tak Terima Dipecat, Ferdy Sambo Gugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PTUN

Sebelumnya, Ferdy Sambo dinilai masih ada peluang menggugat putusan pemecatan secara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demikian disampaikan Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto

"Yang menjadi kekhawatiran publik (meskipun kemungkinannya sangat kecil) yakni bila hakim di PTUN nantinya 'masuk angin' dan tiba-tiba mengabulkan gugatan FS dan membatalkan SK PTDH Kapolri," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (22/9).

Meski demikian, Bambang menakar langkah hukum yang ditempuh mantan Kadiv Propam Polri itu dipandang sia-sia. Sebab, bagi institusi kepolisian Ferdy Sambo sudah dinyatakan dipecat.

Menurut Bambang, status keanggotaan Ferdy Sambo telah final sebagaimana anggota Polri setelah SK (surat keputusan) PTDH dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo..

"Segera mempercepat semua proses terkait kasus ini, termasuk penuntasan berkas kasus obstruction of justice yang bersangkutan maupun personel yang lain," ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mengingatkan bila kepolisian lamban menuntaskan kasus Ferdy Sambo, dikhawatirkan publik berasumsi bahwa Polri kembali terjebak dengan skenario suami Putri Candrawathi itu.

"Kalau kepolisian bertindak lambat, dikhawatirkan akan muncul asumsi publik bahwa penyidik kepolisian terseret lagi pada strategi yang dilakukan FS dkk," tutur Bambang.

Adapun, Bambang menilai jika skema mengajukan gugatan ke PTUN ini dilakukan hal itu hanya dianggap sebagai bagian dari mengulur-ngulur waktu dan berujung sia-sia.

"Cuma mengulur waktu saja. Karena secara administrasi kepegawaian sudah final sejak SK Kapolri keluar," ujar Bambang.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka