Dijerat Pasal Berlapis, Kementerian PPPA Minta Penyiksa PRT di Jaksel Dihukum Berat

Liputan6.com, Jakarta - Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Margareth Robin Korwa berharap pelaku penyiksaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) inisial SKH (23) di Jakarta Selatan (Jaksel) mendapat hukuman berat.

Dalam kasus penyiksaan PRT ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis.

"Kami berharap bahwa pasal-pasal yang sudah disangkakan tersebut akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tadi, karena bagi kami tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan khususnya di ranah domestik," kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu (14/12/2022).

Margareth menyebut, kekerasan terhadap pekerja dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Sehingga kami mengutuk keras apa yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap korban," ujar dia.

Margareth mengatakan, majikan yang tidak menyukai Asisten Rumah Tangga (ART) sebaiknya dipulangkan tanpa harus melakukan kekerasan. Margareth menyoroti penyiksaan yang dialami ART inisial SKH (23)

Pada kasus ini, Kementerian PPPA terus melakukan pendampingan terhadap korban dengan trauma healing. Pihaknya juga akan memberikan bantuan spesifik kepada korban agar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak termasuk mendampingi korban untuk proses hukum.

"Trauma healing ini tidak semudah membalik telapak tangan harus didampingi oleh psikolog klinis termasuk oleh pisikiater. Dan ini memang sudah kami koordinasikan," ucap dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Tenaga Ahli Madya KSP Erlinda. Dia meminta jajaran Polda Metro Jaya menghukum para pelaku setimpal dengan perbuatannya.

"Harapannya ini menjadi efek jera buat siapapun yang melakukan kekerasan kepada Pekerja Rumah Tangga," ujar dia.