Sukses

Jokowi Ingatkan Program Kementerian Harus Terintegrasi, Tak Boleh Kerja Sendiri-sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan program antar kementerian harus saling terintegrasi. Dia menekankan tidak ada program kementerian yang tak bersinggungan dengan kementerian lain.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi. Tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dia meminta kementerian/lembaga untuk memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, kata Jokowi, semua menteri dan kepala lembaga harus memiliki sense of crisis dan siap menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi.

"Betul betul siap atas segala berbagai kemungkinan yg mungkin terjadi. Yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," jelasnya.

Menurut dia, strategi dan rencana besar dalam merespons tantangan ekonomi global harus dikerjakan dengan konsisten. Salah satunya, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

"APBN jugaa menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," tutur Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Fokus 6 Kebijakan APBN 2023

Jokowi pun menfokuskan APBN 2023 kepada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ucap dia.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," pungkas dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS