Banyak Daerah Minim PPNS, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Lakukan Evaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan kebutuhan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Minimal PPNS di Satpol PP. Rapat diselenggarakan pada Rabu, 28 September hingga Jumat, 30 September 2022 di Jakarta Pusat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Gunawan didampingi oleh Plh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Edi Samsudin memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat. Dalam pengarahannya, dia menyampaikan mengenai pentingnya pemetaan kebutuhan jumlah PPNS di masing-masing daerah.

Pemetaan kebutuhan jumlah PPNS tersebut dituangkan dalam ketentuan yang ditandatangani Kepala Daerah. Posisi PPNS sangat strategis dan memiliki kekuatan hukum untuk membantu Kepala Daerah dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

"Penyelesaian permasalahan di daerah selalu melibatkan Forkopimda, oleh karena itu koordinasi antar instansi dan lembaga di daerah harus tetap stabil terjaga," kata Indra dalam keterangannya, Minggu (9/10/2022).

Mendukung pernyataan itu, Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin turut menyampaikan bahwa salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan jumlah PPNS di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan PPNS sebagai langkah awal. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kepada seluruh stakeholder terkait.

"Dengan begitu dapat diperoleh kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran untuk mengikuti diklat PPNS. Strategi lainnya yaitu dengan melakukan penguatan PPNS dengan mengembangkan kompetensi SDM dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, karena kebutuhan akan PPNS bukan sekadar jumlah melainkan produktivitasnya," kata Arifin.

Salah satu tenaga didik di Diklat Reserse Polri, Iwan mengungkapkan bahwa terdapat standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta diklat PPNS. Kompetensi dimaksud yakni memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu mengimplementasikan teknis dan taktik penyidikan, serta terampil dalam proses pemberkasan perkara.

Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, Diklat Reserse Polri menerapkan metode pembelajaran secara konsisten dengan 30% teori dan 70% praktik sekaligus menerapkan simulasi pembuatan resume berkas perkara.