AS Siap Kirim Ribuan Pasukan dan Pesawat Tambahan ke Israel

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan pesawat ke Israel dalam beberapa pekan mendatang. Langkah tersebut dilakukan ketika Washington dan Tel Aviv bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dilansir dari Anadolu, sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya melaporkan sekitar 3.000 tentara AS saat ini ditempatkan di berbagai wilayah Israel. Mereka bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara bersama pilot, personel pendukung, kru logistik, serta pasukan yang bertugas di markas militer.

Militer AS juga dalam beberapa pekan terakhir melakukan rotasi pasukan secara rutin ketika sejumlah unit menyelesaikan penugasan mereka di kawasan tersebut.

Tambahan pasukan dan pesawat diperkirakan tiba dalam beberapa pekan mendatang "sebagai bagian dari persiapan menghadapi eskalasi di Timur Tengah".

Laporan tersebut muncul di tengah peningkatan aktivitas militer AS di kawasan. Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Washington mengerahkan tambahan pasukan dan aset angkatan laut ketika ketegangan dengan Iran meningkat.

Seorang pejabat senior keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Walla bahwa negara-negara yang menjadi lawan Israel tengah mengamati pemilu di Israel dan AS.

Mereka juga menilai apakah dan bagaimana dapat memengaruhi pemilu melalui serangan yang bertujuan mengacaukan situasi tanpa memicu eskalasi yang lebih luas.

"Mereka memahami bahwa respons Israel kali ini akan sangat agresif," kata pejabat tersebut.

Menurut Walla, militer Israel terus mempersiapkan kemungkinan konfrontasi baru dengan Iran atau memburuknya situasi keamanan secara cepat di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Teheran dan Washington.

Sebagian persiapan tersebut berfokus pada operasi yang mungkin dilakukan Israel dalam konfrontasi yang lebih luas, termasuk kemungkinan sasaran di dalam wilayah Iran.

Walla juga melaporkan bahwa koordinasi militer antara Israel dan Komando Pusat AS (CENTCOM) terus berlangsung secara intensif untuk mempersiapkan skenario kemungkinan serangan rudal Iran.

Perkembangan tersebut terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negaranya siap menempuh jalur diplomasi untuk mencapai solusi yang adil.

Araghchi menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan diplomatik di Teheran. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan pertemuan tersebut pada Minggu.

Iran sebelumnya menyampaikan tujuh syarat kepada Washington terkait pembukaan kembali Selat Hormuz melalui mediasi Qatar dalam pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir September.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington tidak menerima syarat-syarat yang diajukan Iran tersebut.

Israel Soroti Ancaman Houthi

Walla juga melaporkan bahwa pejabat militer Israel menilai konfrontasi dengan kelompok Houthi di Yaman dapat memengaruhi aliansi dan kesepahaman yang lebih luas di kawasan.

Penilaian Israel tersebut dikaitkan dengan kemungkinan meningkatnya kerja sama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam menghadapi Houthi. Kesepahaman regional itu juga dinilai dapat berdampak pada isu lain, termasuk Lebanon dan pengaruh Iran di negara tersebut.

Seorang pejabat senior keamanan Israel mengatakan terdapat keyakinan bahwa negara-negara yang tidak bergabung dalam konfrontasi melawan Houthi saat ini akan menghadapi serangan mereka sendirian.

" Mereka yang tidak bergabung dalam konfrontasi melawan Houthi sekarang akan tetap sendirian dan menghadapi serangan mereka sebagaimana mestinya," kata pejabat tersebut.

Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi meningkat pada September. Kelompok tersebut menguasai sejumlah lokasi penting di Provinsi Al Hudaydah dan Taiz, termasuk kota strategis Mokha, serta bergerak menuju Pulau Mayun yang menghadap Selat Bab el-Mandeb.

Yaman telah dilanda perang sejak Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sejumlah provinsi pada September 2014. Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi kemudian melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.