Sukses

Rapat Anggaran Komisi I DPR, Kemhan, dan TNI Digelar Tertutup, Formappi Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman terlihat hadir bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (26/5/2022).

Berdasarkan pantuan Liputan6.com, keduanya duduk dalam deret bersama, di mana diapit oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun sayang, rapat Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2023 itu digelar tertutup.

Raker tersebut merupakan kelanjutan rapat pada Senin 5 September kemaren yang sempat tertunda proses pengesahannya di tingkat Komisi I DPR karena melebarnya pembahasan, termasuk pernyataan kontroversial anggota Komisi I DPR Effendi Simbolan yang menyebut TNI sebagai 'gerombolan'.

Raker terkait RKA Kemhan/TNI yang berlangsung tertutup tersebut dikritisi peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Menurut dia, rapat yang berjalan terbuka, memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga, dan itu terbukti dari pernyataan Effendi terkait ketidakselarasan di institusi TNI.

"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius.

Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan, karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi.

"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," katanya.

Menurut dia, rapat yang berlangsung terbuka, bisa mengetahui harmonis atau tidak di internalkementerian/lembaga, karena soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi.

Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR.

"Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?," katanya.

Lucius menilai, kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan Komisi I tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Karena itu, menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?," katanya.

Menurut dia, jangan jadikan alasan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia mengatakan memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan namun dalam pembicaraan anggaran, tidak sampai yang rahasia-rahasia itu karena pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umumnya saja.

"Komisi I harus punya tanggungjawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.

Lucius menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai dengan menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir.

Kalau mitra membawa informasi rahasia, silahkan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan.mehutup rapat itu.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 2 halaman

Jenderal Dudung Beri Hormat ke Panglima TNI Andika Perkasa

Isu keretakan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terbantahkan setelah keduanya memperlihatkan kehadiran dan kekokampakan saat datang di rapat bersama Komisi I DPR RI hari ini, Senin (26/9/2022).

Usai rapat, Dudung yang hendak menjnggalkan ruang rapat sempat memberi hormat kepada Andika.

"Salam dulu ke Pak Panglima," kata Dudung di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Usai memberi hormat, Dudung pun bersalaman dengan Andika dan beranjak meninggalkan ruangan.

Sayangnya, tidak ada pernyataan pers pasca rapat. Masing-masing dari mereka langsung meninggalkan gedung DPR.

Sebagai informasi, rapat digelar secara tertutup. Selain Dudung dan Andika, hadir juga KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dalam rapat hari ini, hanya Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Jokowi.

Diketahui, keduanya sempat menjadi sorotan lantaran dianggap hubungan keduanya memanas. Hal itu dipicu pernyataan dari Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat rapat bersama Panglima TNI bersama kepala staf karena Dudung menjadi satu-satunya kepala staf yang tidak hadir.

Pernyataan itu sontak memicu polemik dan berujung permintaan maaf terbuka oleh Effendi kepada institusi TNI, khususnya matra darat.

Meski keadaan saat ini sudah mereda, kehadiran keduanya masih tetap ditunggu untuk bisa hadir bersama. Dan dibuktikan hari ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.