Sukses

Kapolri: Pejabat Polri yang Kedapatan Terlibat Perjudian, Saya Akan Copot

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, Kamis (18/8/2022). Ia memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

Dalam arahannya tersebut, Kapolri menegaskan kepada jajarannya untuk tidak terlibat perjudian, baik online maupun lainnya. Dia menyatakan, dirinya tidak segan untuk memecat pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

"Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apa pun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga," kata Sigit menekankan.

Dalam pengarahannya, Sigit juga meminta seluruh jajaran untuk memiliki komitmen menjaga marwah institusi Polri menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya.

"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin," kata Sigit yang dikutip dari Antara.

Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa tersebut di sekitar bulan Desember hingga medio Juli beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun pasca-adanya peristiwa Duren Tiga, Sigit menyatakan, tren positif soal kepercayaan publik tersebut langsung mengalami penurunan. Di sisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut diusut tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kematian Brigadir J itu.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Usut Tuntas Kasus Brigadir J

Dengan adanya fakta tersebut, di hadapan jajaran, Sigit memastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan Institusi Polri, pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita," ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit memaparkan, tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini.

"Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan," papar Sigit.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Langkah Kapolri Dinilai Tepat

Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan insiden penembakan Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sudah tepat.

Kapolri dinilai responsif, transparan, tegas, dan independen.

"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu," ujar Ngasiman dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Menurut Simon, panggilan Ngasiman, sikap Kapolri Sigit penting di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan agenda G-20.

Dia mengatakan, jangan sampai insiden penembakan tersebut menjadi liar dan menggangu jalannya pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional.

"Di saat Indonesia sedang menggenjot pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sikap Kapolri yang transparan dan tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum, punya nilai positif di mata publik. Marwah Korps Bhayangkara juga tetap terjaga," tambah Simon.

Simon berpandangan, upaya Kapolri berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dalam penyelesaian kasus ini juga positif. Termasuk membentuk Tim Khusus (Timsus) soal kasus tersebut.

"Kita melihat Timsus yang dibentuk Kapolri telah berjalan maksimal, Korps Bhayangkara juga solid menjaga nama baik institusi. Ini semua tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri yang tegas, transparan, dan mengayomi," kata dia.

Selain itu, Simon juga berharap isu judi online yang menerpa oknum-oknum kepolisian juga harus diusut tuntas. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Sebab, isu itu bisa membuat persepsi buruk terhadap Polri di masyarakat jika tidak segera disikapi.

"Isu perjudian juga perlu disikapi serius. Oknum-oknum kepolisian yang terlibat harus ditindak tegas. Ini demi menjaga nama baik institusi Polri. Juga menjaga stabilitas keamanan nasional agar roda perekonomian, iklim investasi, para pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik, tanpa terganggu sedikit pun," kata Simon

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS