Sukses

Kemenlu Tegaskan Tak Ada Rencana Kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan bahwa tidak ada rencana kunjungan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua maupun Papua Barat.

Kemenlu menyampaikan Indonesia memang terlibat aktif dalam perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenawa pada 28 Maret sampai 1 April 2022.

Namun, Kemenlu menekankan tidak ada agenda dan bahasan mengenai Indonesia atau isu-isu khusus dalam pertemuan itu. Misalnya, pelanggaran HAM di Papua.

"Terkait dengan beredarnya berita bahwa pada tahun 2022 akan ada kunjungan KT HAM atapun special raport ke Provinsi Papua maupun Papua Barat, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun 2022 ini," jelas Direktur Ham dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib dalam sebuah video, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, Komisi Tinggi HAM menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang ada kepada pemerintah Indonesia.

Achsanul menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia hanya menerima undangan peninjauan pembangunan dan capaian STG di Papua dan Papua Barat.

"Sama sekali tidak terkait dengan kerangka investigasi efek finding mission dan sebagainya. Sejauh ini hubungan kami dengan kantor KT HAM juga sangat baik," kata dia.

Achsanul menuturkan bahwa Dubes RI di Jenewa juga telah bertemu dan membahas kerjasama bilateral kedua belah pihak. Untuk itu, dia memastikan tidak ada kunjungan KT HAM ke Papua dan Papua Barat.

"Berita yang beredar bahwa pada 2022 akan berlangsung kunjungan KT HAM ataupun spesial rapot untuk kedua provinsi kita tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak mendasar," tutur Achsanul.

 

2 dari 3 halaman

Persoalan Papua Perlu Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya perlu dikedepankan untuk mencari solusi persoalan Papua. Hal itu setidaknya diungkapkan Pengamat kebijakan publik Jerry Massie. Jerry juga meminta Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Panglima TNI untuk serius dalam memberantas aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI Andika Perkasa. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga penyumbang penerimaan domestik bruto (PDB) untuk negara kita," kata Jerry menurut informasi yang diterima Liputan6.com, Rabu (11/5/2022).

Jerry mengatakan, perlu ada pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Apalagi, tambahnya, saat dilantik menjadi Panglima TNI, Andika berjanji akan memperbaiki penanganan konflik di Papua.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh. Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi.

"Pentingnya masuk lewat budaya persuasif, sebetulnya jangan ada ancaman dan tindakan sporadis. Ingat, anak Papua bagian NKRI dan perlu dijaga," katanya.

 

3 dari 3 halaman

7 Aksi Kekerasan, 13 Orang Tewas

Selama Januari-Maret 2022, KKB tercatat telah melakukan tujuh aksi kekerasan hingga mengakibatkan 13 orang korban tewas. Terakhir, Rabu (17/4/2022), prajurit TNI di Pos TK Quari Atas Yonif R 431/SSP Distrik Kenyam berhasil menggagalkan upaya aksi kekerasan dari KKB di Kabupaten Nduga, Papua.

Sementara itu, saat dilantik menjadi Panglima TNI, Andika berjanji akan memperbaiki penanganan konflik di Papua, serta mengevaluasi dan mengubah strategi dalam menjaga keamanan NKRI.

"Papua pasti kami akan perbaiki karena saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil hak orang lain," kata Andika saat pelantikan pada 17 November 2021.

Dia ingin prajurit TNI melaksanakan tugas di Papua sama seperti daerah lain. Andika juga mengaku telah memiliki konsep baru dalam menangani konflik di Papua.

"Detailnya setelah saya lakukan evaluasi. Saya sudah ada konsep sehingga itu yang akan saya lakukan," ujarnya.