Sukses

PAN Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tidak Ganggu Kinerja Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menjamin, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak mengganggu kinerja pemerintah. Menurutnya, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP justru meningkatkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (21/5/2022).

Viva menyebut, KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena bagian dari pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dia melanjutkan, adanya KIB justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan pada menit-menit akhir jelang pendaftaran capres-cawapres.

"Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," kata Viva.

"Dan ini juga menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan," tambahnya.

Viva mengatakan, jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, maka tentu perlu pendalaman lebih lanjut tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," pungkas Viva.

2 dari 4 halaman

Soal KIB, Sekjen PDIP: Jangan Membawa Kontestasi Pemilu Terlalu Awal

Sekretasis Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat Golkar, PAN dan PPP. Menurut Hasto, PDIP punya tanggung jawab menyatukan seluruh parpol yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“PDIP punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesifitas dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini,” kata Hasto di Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto mengingatkan agar tidak membawa atau membahas Pemilu 2024 terlalu dini. Sebab, saat ini pemilu masih jauh dan masih ada pandemi.

“Meski PDIP menyadari setiap partai juga bersiap kontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal,” tegas dia.

Hasto menilai pertemuan antara para Ketum Golkar, PPP dan PAN bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi.

“Pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesifitas kita bersama sebagai anak bangsa,” kata dia.

Saat ini, kata Hasto, pihaknya tidak terburu-buru membangun koalisi apalagi takut tertinggal dengan sudah terbentuknya KIB.

“Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas, kita membagi energi yang terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini,” kata dia.

“Dalam membangun kerjasama parpol dan dengan melihat tantangan yang dihadapi pemerintahan presiden Jokowi, maka lebih baik saat ini kita menunjukkan upaya agar daya prestasi Pak jokowi semakin hebat,” pungkas dia.

3 dari 4 halaman

KIB Dinilai Terlalu Dini, Golkar: Cegah Polarisasi Seperti 2019

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendapat sindiran dari sejumlah pihak yang menilai terbentuk terlalu dini. KIB terdiri dari tiga partai yakni Golkar, PAN, dan PPP.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus berpendapat, koalisi yang sejak dini terbentuk untuk mengevaluasi pemilu 2019. Di antaranya masalah polarisasi di masyarakat akibat adanya dua pasang capres.

"Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019 artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu lho, jadi bukan hanya dua seperti kemarin sejak awal kita memberikan ruang," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Selain itu, koalisi ini bersepakat untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai pada 2024. KIB mendukung program-program pemerintah sekarang.

"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata anggota Komisi I DPR ini.

Maka dari itu, Lodewijk menilai bahwa KIB tidak mengganggu konsentrasi pemerintahan Jokowi. "Justru kita mendukung," pungkas dia.

4 dari 4 halaman

Airlangga: KIB Masih Buka Peluang Partai Lain Bergabung

Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari tiga partai politik, Golkar, PAN, dan PPP, berniat melanjutkan pembangunan yang telah dicapai Presiden Joko Widodo, apabila mereka mampu memenangkan Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan, PAN, PPP, serta partainya memiliki pengalaman di pemerintahan. Bukan hanya di pemerintahan Presiden Jokowi, ketiga partai itu juga memiliki pengalaman di pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Airlangga mengungkapkan, KIB juga masih membuka peluang untuk parpol lain bergabung dalam visi yang sama menyejahterakan rakyat, kendati tiga parpol ini sudah cukup untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri.

Namun, KIB membuka pintu bagi partai lain yang ingin bersama memperjuangkan yang baik di era pemerintahan saat ini dan memperbaiki yang masih kurang di masyarakat.

"Komunikasi dengan seluruh partai politik cair. Jadi kerja sama dengan partai politik bersifat inklusif. Terbuka untuk semua," ujarnya.

Airlangga menuturkan, agenda terdekat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP yakni mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas pada 2024.

"Kita akan mengawal pembangunan sampai dengan 2024 dan tentunya melanjutkan apa-apa yang dilakukan dan yang baik untuk di periode selanjutnya," terang Airlangga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com