Sukses

HEADLINE: Golkar, PAN, dan PPP Bangun Koalisi, Genderang Pemilu 2024 Sudah Ditabuh?

Liputan6.com, Jakarta Selang 3 hari setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti jajaran menterinya untuk bekerja fokus lantaran akan segera mulai Pemilu 2024, dua menterinya Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa bertemu dengan Zulkifli Hasan membahas politik.

Para menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Parpol Golkar, PPP, dan PAN itu sepakat membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu, yang menghangatkan politik Indonesia.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, koalisi ini dibentuk untuk membuat budaya politik baru, bahwa kerja sama partai itu didasarkan oleh sebuah pertimbangan yang matang, kemudian persiapan yang panjang, serta tidak ujug-ujug begitu saja terjadi menjelang perhelatan Pemilu 2024, yang membuat terkesan tergesa-gesa dan pragmatis.

"Oleh karena itu kita ingin ada pembahasan dengan partai-partai yang memiliki kecocokan visi dan memiliki kecocokan persepsi. Sehingga kita kemudian bertemu dengan Golkar dan PPP setelah beberapa kali pertemuan, para ketua umum ini sepakat agar kita menyampaikan kepada publik (tentang) Koalisi Indonesia Bersatu, dengan tujuan kita bisa membangun gagasan, membangun program, ide, membangun konsep untuk nanti kita melaksanakan pesta demokrasi 2024," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (17/5/2022).

Menurut Eddy, dengan menghadirkan Koalisi Indonesia Bersatu ini maka pihaknya berupaya untuk Pemilu 2024 tidak lagi menjajakan politik identitas, tetapi lebih ke arah politik gagasan. Dia menyadari, bahwa saat ini pihaknya masih membicarakan isu secara umum, misalnya mahal minyak goreng, harga pangan dan BBM yang naik.

"Memang saat ini kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya umum dan belum ada hal yang bersifat konklusif, apalagi membicarakan capres-cawapres dari koalisi belum dibicarakan. Nanti akan ada pembicaraannya secara bertahap, nanti akan di sana," ungkap dia.

Eddy memastikan, partai-partai Koalisi Indonesia Bersatu solid dan tak akan teriming-iming untuk ketarik partai lain.

"Kita solid dan tidak terganggu iming-iming parpol lain, karena memang komitmen diantara ketiga ketua umum ini sudah sangat kuat. Bahwa kita akan menjalin kerja sama sampai dengan tahun 2024 bahkan melampaui Pilpres. Karena kerja sama ini akan di bawah ke ranah Pilkada 2024," kata dia.

Saat disinggung nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang salah satunya akan dibawa Koalisi Indonesia Bersatu, dia hanya berharap yang bersangkutan bisa dan mau menjadi kader PAN dalam waktu dekat.

"Kami sudah berbicara panjang lebar dengan Kang Emil, hubungan Kang Emil dengan PAN juga sudah dekat. kami berharap Kang Emil suatu hari, dalam waktu dekat mudah-mudahan mau mengenakan jas biru PAN, menjadi kader PAN. Dan ini membuat kita semangat menghadapi konstentasi ke depannya," kata Eddy.

Setali tiga uang, Sekjen PPP Arwani Thomafi juga menyebut bahwa baik dalam waktu jauh maupun dekat, koalisi niscaya akan dibentuk. Karena itu, pihaknya mengambil inisiatif bersama dua partai lainnya untuk membangun dan membentuk koalisi terlebih dahulu.

Karena itu, terkait Capres dan Cawapres pihaknya juga menyadari ini juga akan dibicarakan. Namun, dalam waktu dekat masih belum ada ke arah sana.

"Pasti ada hal-hal lain yang masih menunggu. Siapa yang akan diusung, lalu bagaimana strategi pemenangannnya, dan lain yang bersifat teknis dan masih belum sampai di sana," kata Arwani kepada Liputan6.com, Selasa (17/5/2022).

Dia pun menampik, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini mengunci partai lain untuk membangun koalisi. Justru menurut dia, jika ini ibarat rumah, sampai sekarang masih terbuka. Dan membuat pilihan lain bagi masyarakat di kontestasi Pilpres 2024.

"Rumah-rumah ini akan menjadi bagian yang penting dalam kontestasi Pemilu 2024. Jadi, semakin banyak rumah akan semakin bagus, akan semakin banyak calon. Salah satu juga yang ingin kita dorong juga adalah, bagaimana kontestasi itu diikuti oleh tiga pasangan atau lebih, memberikan pilihan yang lebih banyak bagi rakyat," ungkap Arwani.

"Kita ingin mengusung tema Pemilu itu benar-benar dibungkus untuk menjaga persatuan. Pemilu itu betul-betul menjadi sarana untuk kita mengimplementasikan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jangan justru Pemilu menjadi kesempatan terbukanya celah perpecahan diantara kita," sambungnya.

Dia pun menegaskan, dengan menghadirkan Capres-Cawapres 2024 lebih dari dua pasang, sama saja menghendaki keinginan banyak masyarakat luas yang menginginkan adanya banyak pilihan.

Arwani pun menyinggung soal kesolidan Koalisi Indonesia Bersatu, yang menurutnya tak perlu diragukan lagi.

"PPP juga Golkar sudah punya pengalaman kesejarahan yang panjang di dalam Pemilu. Begitu juga dengan PAN, kita juga sudah sering berkoalisi. Jadi satu yang menyolidkan kita adalah kita ingin komitmen mengusung tema persatuan, memperkuat agenda bagaimana menjadikan Pemilu sebagai ajang memupuk semangat persatuan kita," kata dia.

 

 

Koalisi Serius

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, Golkar bersama PAN dan PPP serius membentuk Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Meski belum mengumumkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, koalisi ini sudah tahap awal menyamakan visi misi

"Namanya ketum bertiga sudah ketemu masa enggak serius," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2022).

"Baru tahapan awal, lalu tahapan berikutnya kita akan rencanakan lagi suatu pertemuan, halalbihalal mungkin setelah itu ada peningkatan dari kualitas pembicaraan. Kita tunggu aja," sambungnya.

Lodewijk memastikan masih terbuka bagi partai lain yang ingin bergabung dengan koalisi. Ia berharap ada partai lain yang tertarik.

"Ini kan baru yang tiga bersatu kan baru tahapan awal, kita harapkan semua akan ada partai-partai lain yang tentunya akan bergabung dengan koalisi bersatu ini," ujarnya.

Lodewijk menegaskan, tidak ada kaitan pembentukan koalisi dengan isu Munaslub yang menggoyang posisi Airlangga di internal Golkar. Koalisi ini terbentuk hasil silahturahmi Airlangga dengan partai-partai.

"Bukan itu masalahnya. Internal Golkar tidak ada, saya sekjen lho. Kalau dibilang Airlangga ada munaslub munaslub, itu ga ada. Gak ada itu," kata dia.

Sementara, Partai Golkar berkukuh mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden sebagai tokoh yang akan diusung koalisi bersama PAN dan PPP. Namun, hal ini belum didiskusikan Golkar bersama PAN dan PPP.

"Dari Golkar pasti capresnya Pak Airlangga, tapi kesepakatan dari itu belum kita bahas," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2022).

Golkar juga tak mengunci Airlangga sebagai calon presiden. Namun, saat satu meja membahas calon presiden dan calon presiden, Golkar mengajukan Airlangga. Soal siapa yang akan diusung tergantung keputusan bersama.

"Ya pasti kami pintanya pak airlangga, tapi nanti pas di ujungnya gimana ya kita baru bisa putuskan lah. Tapi yang pasti itu Golkar ialah pak Airlangga jadi capres," tegas Dave.

Saat ini, Golkar, PPP dan PAN masih fokus untuk menyamakan visi misi. Serta membangun komunikasi para pengurus partai di tingkat pusat dan daerah. 

2 dari 3 halaman

Tak Ingin Ada Dua Calon

Direktur Eksekutif Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo mengapresiasi tiga partai tersebut untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Dia menuturkan, ada pesan yang memang ingin disampaikan tiga partai tersebut.

"Golkar, PAN, dan PPP ingin punya capres lebih dari 2 yang bertarung di 2024. Dengan mereka membuat koalisi ini yang ditangkap oleh partai lain, ini tiga ini, atau paling tidak Pilpresnya harus dua putaran ini. Ini yang ingin disampaikan tiga partai ini," kata Kunto kepada Liputan6.com, Selasa (17/5/2022).

Dia menyadari, bahwa bukan hanya tiga calon atau tiga koalisi yang bisa terbentuk di Pemilu 2024. Bisa saja ada empat calon yang maju diajang Pilpres 2024.

"Empat calon bisa kalau PDIP mau maju sendiri. Kalau PDIP sendirian, maka hitungannya Gerindra mungkin bersama PKB, atau Gerindra atau sama dengan Demokrat. Terus kemudian NasDem, PKS dengan PKB atau Demokrat. Dengan demikian menghindari polarisasi politik yang berlebihan. Kita enggak tahu sejauh mana, kalau sampai dua putaran, maka ada kemungkinan yang elektabiltasnya tidak moncer hari ini, bisa bermain di putaran kedua," ungkap Kunto.

Bukan hanya itu saja, dia juga melihat ada keuntungan sendiri dengan mendeklarasikan lebih dahulu, karena masa kampanye Pilpres 2024 lebih sebentar. "Masa kampanye sekarang ini mungkin 90 hari bahkan DPR minta 75 hari kemarin," kata Kunto.

Dia juga menyebut, dengan kehadiran koalisi ini semakin menempatkan bahwa PDIP tidak akan dibiarkan dengan mudah untuk memenangkan kontestasi di Pemilu 2024, mengingat sudah dua kali berturut-turut menjadi pemenang Pemilu 2024.

"PDIP sebagai partai terkuat, maka akan menjadi target bersama dan sudah pasti. Pasti partai lain mencari kesempatan mumpung ini Pak Jokowi sudah selesai, jadi tak mungkin ada petahana, dan kompetisi menjadi equal," kata Kunto.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri memandang, koalisi yang muncul dalam konteks Pemilu 2024 menunjukan ada pesan tentang peluang munculnya capres di luar nama yang digadang-gadang dari hasil survei.

"Kecenderungan selama ini kan nampak bahwa yang populer adalah nama-nama di luar calon dari kader Golkar, PAN dan PPP, sehingga dengan munculnya koalisi ini memungkinkan ketiga partai ini mengusung nama internal dari koalisi mereka sendiri, yang tidak serta merta mengikuti arus calon populer di mata publik," kata Putri kepada Liputan6.com, Selasa (17/5/2022).

Koalisi ini juga menunjukan, lanjut dia, bahwa Golkar, PPP dan PAN mencoba untuk berstrategi politik sejak dini menjelang Pemilu 2024. Hal yang tidak populer dilakukan partai saat Pemilu, tetapi bisa jadi menjadi langkah penting bagi ketiga partai untuk menentukan strategi mereka ke depan.

"Dari koalisi dini ini, mereka menguji respon publik dan respon politik (misal dari partai politik lain), memetakan calon potensial trutama untuk cawapres yang diterima semua partai koalisi dan publik, menyiapkan strategi untuk menguatkan persiapan modal sosial dan finansial menuju Pemilu, dan lainnya.

"Namun saya kira, koalisi ini bisa saja berubah di tengah jalan menuju 2024 nantinya, karena peta politik ke depan dan peluang kemenangan dalam Pemilu masih dapat berubah dalam satu tahun ke depan, setidaknya sampai pendaftaran calon di KPU," kata Putri.

"Hal ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi ketiga partai karena akan menjadi perhatian dan mengundang penilaian dari publik juga tentang keseriusan koalisi ini. Semoga koalisi ini kemudian mendasarkan bangunan koalisinya dari kesamaan visi-misi dan program jangka panjang sebagai fondasi memilih calon, tidak sekedar untuk menang Pemilu dan secara pragmatis memilih peluang karena popularitasnya," sambungnya.

 

3 dari 3 halaman

Suara Parpol Lain

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira menilai keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa jadi tanda KIB adalah calon lawan politik PDIP di Pilpres 2024. Namun, dia menyebut saat ini semua kemungkinan masih terbuka, termasuk kemungkinan PDIP menjadi musuh bersama atau lawan politik KIB.

"Semuanya masih terbuka, belum ada yang pasti," kata Andreas saat dikonfirmasi, Selasa (17/5/2022).

Andrean menilai KIB masih dalam tahap pendekatan antar parpol saja, mengingat kata koalisi dapat digunakan apabila sudah jelas siapa capres dan cawapresnya. "Ini baru pada tahap penjajagan, manuver, untuk mungkin akan bekoalisi. Karena kalau dibilang koalisi, koalisi untuk apa? Karena kalau pileg pasti kompetisi, untuk pilpres belum keliatan siapa capres, siapa cawapres-nya," kata dia.

Andreas menyebut adanya KIB juga tidak serta-merta membuat peluang PDIP berkoalisi dengan Gerindra semakin besar. “Saat ini tidak ada yang berkoalisi,” ujar dia.

Andreas mengingatakan, dengan atau tanpa koalisi, PDIP tidak akan kesulitan mengusung capres-cawapres, mengingat PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung partai sendiri. "Tak ada kesulitan (PDIP usung calon) kenapa sulit? Kalau lihat dari peta politik yang ada, justru yang nampak kesulitan malah yang disana, bukan PDI Perjuangan," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat melihat keberadaan KIB tidak dapat diartinya PDIP menjadi musuh bersama. "Saya tidak melihat itu (PDIP musuh bersama)," kata Djarot.

"Masih jauh pemilu, silakan saja yang mau koalisi. PDIP masih banyak yang harus dikerjakan kan kita masih pemulihan ekonomi membantu rakyat, masih konsolidasi," sambungnya.

Senada, Wakil Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyebut, semua penjajakan dan dinamika yg terjadi harus disambut gembira sebagai bagian dari dinamisasi kehidupan politik yang semakin cair dan terbuka.

"Keadaan ini sangat menggembirakan dan Nasdem menyambut keadaan ini dengar sangat antusias. Siapa berkoalisi dengan siapa hingga saat ini menurut kami masih cair, belum ada yang pasti, semua mungkin. Nasdem tidak merasa terkunci oleh keadaan apapun. Nasdem terus membangun komunikasi yang produktif dengan semua partai. Semua masih terbuka," ungkap Hermawi kepada Liputan6.com, Selasa (17/5/2022).

Tahapan penting dalam proses kristalisasi sikap Nasdem, lanjut dia, nanti akan ditentukan pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) 15-17 Juni 2022 di JHCC - Jakarta yang diikuti oleh 7.500 fungsionaris mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai pusat plus 1.862 anggota DPR dan DPRD.

"Pada forum rakernas itu DPW akan mengemukakan 3-5 nama calon presiden yang diusulkan, setelah itu panitia pengarah akan merumuskan menjadi sebuah usulan aspirasi yang diserahkan kepada ketua umum Surya Paloh (SP). Kepada SP diberi mandat untuk melanjutkan komunikasi dengan partai-parttai untuk mencari mitra koalisi, dan pada saat yang tepat mengumumkannya bersama mitra koalisi. Jadi intinya Nasdem menyambut proses pilpres dengan antusiasme yang tinggi dan optimis dapat memainkan peran yang positif baru kehidupan politik bangsa," kata dia.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga melihat, pihaknya memiliki kesamaan pandangan dan komitmen dengan koalisi ini, antara lain untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros koalisi atau pasang calon yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya.

"Ini selalu ditegaskan Mas Ketum AHY pada berbagai kesempatan," kata dia.

Dinamika politik dan konfigurasi politik menuju 2024 masih panjang dan cair, tentunya segala sesuatunya masih mungkin terjadi, termasuk perubahan konfigurasi politik.

"Apalagi sering terjadi dalam politik, keputusan final itu ditetapkan pada menit-menit terakhir. Partai Demokrat sendiri sebagaimana disampaikan Mas Ketum AHY, baru akan mulai mengkristal arah politiknya pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 nanti," jelas Kamhar.

Menurutnya, Partai Demokrat tak memiliki kendala dan beban untuk membangun kerjasama politik dengan partai manapun. Ikhtiar dan komunikasi politik lintas partai terus dilakukan.

"Mengingat segala kemungkinan masih bisa terjadi, fokus Partai Demokrat saat ini masih pada pemantapan dan penguatan struktur partai untuk menjadi mesin politik yang efektif. Sehingga jika saatnya nanti tiba, segala sesuatunya benar-benar siap dan berfungsi optimal," kata dia.

"Partai Demokrat mempersiapkan diri dengan berbagai skenario, termasuk skenario untuk bergabung dengan poros koalisi ini atau membentuk poros koalisi baru. Termasuk juga skenario Anies-AHY. Ini semua menjadi opsi-opsi yang butuh penjajakan dan pendalaman lebih jauh. Butuh kalkulasi yang matang agar bisa mendapatkan tiket dan memenangkan kontestasi untuk mewujudkan harapan rakyat," sambungnya.

Senada, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, juga tak merasa terkunci dengan koalisi ini. Menurutnya, ini masih cair.

"Masih cair bahkan sampai ke detik-detik menjelang Pilpres. Kepastiannya baru kita dapatkan ketika sudah mendaftar di KPU. Tapi tentu beberapa waktu ke depan akan semakin intensif komunikasi lintas parpol untuk lebih mematangkan kerjasama lalu menentukan nama," kata dia.

PKS, kata Fathur sebagai partai yang mengandalkan sistem organisasi dan kaderisasi, tentu akan sangat mendengarkan suara anggota, simpatisan, konstituen, dan masyarakat umum.

"Sekalipun memungkinkan, pengambilan keputusannya tentu akan sangat mempertimbangkan suara tersebut; yang bisa jadi memiliki catatan, evaluasi, dan penilaian terhadap hal tersebut," kata dia.