Sukses

KPU Tetapkan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah, Ini Susunannya

Liputan6.com, Jakarta - Tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Periode 2022- 2027 telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Mereka adalah Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Usai dilantik, tujuh anggota KPU baru ini langsung mengambil keputusan untuk menetapkan Hasyim Asy’ari sebagai ketua. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PK.01-BA/03/2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor102 Tahun 2022.

Usai memilih ketua, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi Anggota KPU RI dan penunjukkan koordinator wilayah bagi anggota KPU RI.

"Hal itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/SDM.13-BA/04/2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 108 dan 109 Tahun 2022," tulis siaran pers diterima, Jumat (15/4/2022).

Berikut susunan penanggung jawab divisi bagi anggota KPU RI:

1. Yulianto Sudrajat, sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistik

2. August Mellaz, sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi.

3. Betty Epsilon Idroos, sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi.

4. Parsadaan Harahap, sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan.

5. Idham Holik, sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

6. Mochammad Afifuddin, sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

 

2 dari 4 halaman

Ketua Koordinator

Berikut Ketua Koordinator wilayah bagi anggota KPU RI:

1. Parsadaan Harahap ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Yulianto Sudrajat ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Maluku Utara.

3. Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Banten.

4. Betty Epsilon Idroos ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi DI Yogyakarta.

5. Idham Holik ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan.

6. August Mellaz ditunjuk sebagai Ketua Koordinator wilayah untuk Provinsi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau.

 

3 dari 4 halaman

Hasyim Asy'ari Ditetapkan Sebagai Ketua KPU Periode 2022-2027

Rapat pleno perdana Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017-2022 menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027.

Rapat pleno digelar pada Selasa (12/4/2022) kemarin, tak lama usai para komisioner KPU periode 2022-2027 itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Momen Serah Terima Jabatan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 dan Anggota KPU RI Periode 2017-2022, Anggota KPU RI termuda Mochammad Afifuddin menyampaikan hasil pleno perdana yang menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027,” keterangan foto pada akun instagram @kpuri dikutip Rabu (13/4/2022).

Setelah pleno, digelar acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Buku Memori Jabatan oleh Anggota KPU RI Periode 2017-2022, kepada Anggota KPU RI Periode 2022-2027.

"Selain itu juga dilaksanakan penyerahan Buku Roadmap Sirekap dan Penyederhanaan Surat Suara dari Anggota KPU RI Periode 2017-2022 Evi Novida Ginting Manik kepada Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Anggota KPU RI Periode 2022-2027," tulis @kpuri.

Hasyim diketahui adalah satu-satunya pejabat petahana KPU dan telah menjadi komisoner KPU RI sejak 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Selanjutnya, Hasyim kembali terpilih menjadi Komisioner periode 2017-2022.

Sebelumnya, Hasyim telah malang melintang di dunia kepemiluan. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008), Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017, April-Mei 2016.

Adapun Komisoner KPU terpilih yang lain adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

4 dari 4 halaman

Jokowi Ingatkan KPU Agar Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Politik Identitas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 untuk menekankan pendidikan politik ke masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu politik identitas saat Pemilu 2024.

"Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas," kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (12/4/2022).

"Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," sambung dia.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Khususnya, dukungan anggaran dan persiapan teknis lainnya.

"Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran APBN dan APBD serta persiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," jelas dia.

Di sisi lain, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu 2024 dengan matang. Pasalnya, ini pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ujar Jokowi.