Mabes Polri Gelar Perkara Kasus Nuhayati yang Laporkan Korupsi Kades di Cirebon

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution turut memberikan komentar terkait penetapan Nurhayati sebagai tersangk dugaan korupsi.

Menurut dia, Nurhayati seharusnya mendapat apresiasi. Dia menerangkan, penetapan tersangka terhadap pelapor dikhawatirkan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kasus ini membuat para pihak yang mengetahui tindak pidana korupsi tidak akan berani melapor, karena takut akan ditersangkakan seperti Nurhayati,” kata dia dia dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2/2022).

Nasution menyebut, status tersangka terhadap pelapor kasus korupsi menciderai akal sehat, keadilan hukum dan keadilan publik.

“Mantan Bendahara Desa Citemu, Nurhayati, yang mengungkap kasus kerugian negara sebesar Rp 800 juta dari 2018 hingga 2020 ditetapkan menjadi tersangka. Ini tentu menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oknum Kuwu di Kabupaten Cirebon,” terang dia.

Menurut Nasution, jika benar Nurhayati telah menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa sesuai tupoksi, di mana dalam mencairkan uang (Dana Desa) di Bank BJB sudah mendapatkan rekomendasi Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya yang bersangkutan tidak boleh dipidana.

“Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana,” tegas Nasution.