Sukses

HEADLINE: Kapolri Harap Kekuatan dan Anggaran Densus 88 Ditingkatkan, Urgensinya?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merencanakan penambahan anggaran dan personel Detasemen Khusus atau Densus 88 Polri sebanyak dua kali lipat. Apa urgensinya?

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merencanakan penambahan anggaran dan personel Detasemen Khusus atau Densus 88 Polri sebanyak dua kali lipat. Apa urgensinya?

"Jumlah personel (Densus 88 saat ini) 3.701, saya harapkan berkembang dan bisa dua kali lipat. Sehingga rekan-rekan memiliki kekuatan yang cukup termasuk anggaran, sarana dan prasarana juga ditingkatkan, demikian juga kemampuan yang dimiliki rekan-rekan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya.

Penambahan personel Densus 88 diharapkan dapat mengoptimalkan pemberantasan aksi terorisme. Nantinya, Densus juga akan memiliki peranan untuk memantau perkembangan terorisme di skala Internasional. Menurutnya, detasemen berlambang burung hantu itu harus dapat beradaptasi menghadapi segala bentuk tantangan ke depan.

Salah satunya, Listyo menyebutkan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi (IT) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme.

Menurut Listyo, personel Densus harus dapat bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh institusi di dalam negeri, tokoh agama hingga mereka yang berada di negara lain.

"Rekan-rekan harus siap menghadapi perubahan. Dan kuncinya belajar meningkatkan kemampuan rekan-rekan, mengembangkan organisasi Densus 88, menambah kapasitas personel. Dan saya yakin sejarah membuktikan rekan-rekan mampu walaupun dinamika terjadi," tuturnya.

Jenderal berbintang empat itu memaparkan kinerja Densus selama ini telah memengaruhi penurunan indeks terorisme sebanyak 52,22 persen. Jumlah itu tak jauh dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 54,36 persen.

Selain itu, kata Listyo, indeks risiko pelaku terorisme saat ini berada di angka 30,29 persen dari target RPJMN sebanyak 38,14 persen.

Kinerja Densus, kata dia, juga memberikan multiplier effect bagi peningkatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

"Tentunya stabilitas kamtibmas ini menjadi modal dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu modal investasi baik asing dan dalam negeri," jelasnya.

Diketahui, di tahun 2020 Densus 88 telah menangkap 232 tersangka kasus terorisme. Sementara, 2021 setidaknya ada penangkapan tersangka terorisme sebanyak 370 orang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Besaran Anggaran

Anggaran Densus 88 untuk tahun ini tercatat sebesar Rp1,5 triliun sebagaimana dikutip website resmi Pusat Keuangan (Puskeu) Polri www.puskeu.polri.go.di. Dana yang diterima Densus 88 lebih tinggi, daripada Bareskrim Polri yang hanya Rp1,3 triliun.

Anggaran Densus 88 itu berdasarkan data yang terhimpun dalam bagian realisasi belanja per Satuan Kerja (Satker). Sementara, realisasi anggaran sepanjang tahun ini sudah sebesar Rp151,85 miliar atau 10,12 persen.

Dalam situs tersebut, tertulis bahwa alokasi anggaran keseluruh DIPA Polri mencapai Rp111,06 triliun. Dari jumlah itu sudah terealisasi Rp9,49 triliun atau 8,55 persen. Sehingga, Polri masih memiliki sisa anggaran Rp101,57 triliun atau 91,45 persen dari keseluruhan.

Kabag Ops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, terkait anggaran dan program, sudah ada rencana kerja atau kegiatannya.

"Program tersebut bersifat stratejik, sehingga harus kami kaji dan diskusikan secara internal dan external dengan berbagai stake holder," kata Aswin kepada Liputan6.com, Jumat (18/2/2022).

Ia menjelaskan, secara umum prioritas Densus 88 adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

"Pencegahan, penegakan hukum dan deradikalisasi akan dilakukan dengan kedua pendekatan baik soft maupun hard approach," tambahnya.

3 dari 5 halaman

Prioritas dan Optimalisasi Fungsi

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan, perhatian besar memang harus senantiasa diberikan oleh pemerintah dan negara terhadap penanganan isu terorisme, termasuk dalam bentuk mobilisasi personel dan alokasi anggaran. Namun demikian, ada dua hal yang mesti diberikan catatan.

"Pertama, perhatian besar tersebut sebenarnya tidak harus selalu dalam bentuk penyediaan anggaran yang bersifat besar-besaran. Kedua, kalau alokasi anggaran dan penambahan personel tersebut sudah direncanakan, maka yang mesti segera diberikan catatan adalah prioritas peruntukannya dan optimalisasi fungsinya," kata Halili kepada Liputan6.com, Jumat (18/2/2022).

Menurut dia, selama ini kinerja detasemen sudah baik dalam menangani dan memberantas tindak pidana terorisme. Namun, perlu diakui juga bahwa kinerja baik tersebut juga didukung oleh kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Dan pandemi potensial melemahkan perhatian kita dan dunia internasional terhadap potensi terorisme, termasuk di Indonesia."

Berdasarkan catatan, saat ini jumlah personel yang bertugas di Densus 88 berjumlah 3.701 orang. Polri tengah mengkaji penambahan 2.000 prajurit untuk ditugaskan di detasemen berlambang burung hantu itu.

"Kalau personel tersebut disebar ke satuan tugas wilayah di seluruh Indonesia, saya kira jumlah personel tersebut menjadi tidak terlalu besar. Maka tantangannya adalah bukan hanya sekedar menambah orang, namun bagaimana meningkatkan kapasitas personel di tiap- tiap wilayah dikaitkan dengan tantangan dan dinamika internasional yang juga meningkat."

Halili menilai, faktor pendekatan Densus 88 saat bertugas yang mesti menjadi perhatian. Selama ini, kata dia, lebih banyak menggunakan pendekatan koersif dan pendekatan keamanan, lebih hard approach.

"Mestinya pendekatan yang soft juga mesti digunakan, seperti pendekatan mitigatif dan pendekatan hak asasi manusia juga. Jangan sampai pemberantasan terorisme dilakukan semata-mata dengan pendekatan kekerasan yang bisa melahirkan spiral kekerasan dan berpotensi melahirkan situasi traumatik dan melanggar jaminan konsitusional mengenai human security," ujar dia.

4 dari 5 halaman

Banyak Agenda

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengatakan, banyaknya agenda besar tahun ini memang membuat Indonesia memerlukan pengamanan yang maksimal. Oleh karena itu, ia menilai peningkatan anggaran dan personel Densus 88 masih bisa dipahami.

“Indonesia akan mengadakan banyak event internasional kelas tingkat tinggi dalam waktu dekat, MotoGP, Formula E, KTT G20, dan lainnya. Suka tidak suka, pasti ada potensi ancaman terorisme, baik untuk menyerang Indonesia, ataupun delegasi," kata Sahroni kepada Liputan6.com, Jumat (18/2/2022).

"Nah, tentu ini adalah tugas utama Densus 88 untuk memastikan keamanan Indonesia. Saya rasa wajar sekali bila anggota dan anggaran densus 88 ditingkatkan.”

Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja Densus sebenarnya sempat mendapat perhatian. Teranyar, Densus menangkap kader Partai Ummat berinisial RH di Bengkulu karena diduga terlibat jaringan teroris. Sekjen Partai Ummat, Ahmad Muhajir, mengatakan Densus memiliki track record yang tidak baik dalam menangkap terduga teroris.

Terkait kinerja Densus 88 yang banyak dinilai represif, Sahroni menyebut tindakan keras yang diterapkan Densus selama ini, masih bisa dimaklumi. Menurut dia, apa yang dilakukan detasemen berlambang burung hantu itu masih dalam batas wajar.

“Soal represif, yang karena ini lawannya teroris yang berbahaya dan siap melawan sampai mati. Jadi tindakan tegas dan keras saya rasa sudah pada tempatnya,” pungkas dia.

5 dari 5 halaman

Infografis

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.