HEADLINE: Pelaku Perjalanan ke Jakarta Wajib Kantongi STRP, Pengawasannya?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan semua pelaku perjalanan yang hendak melintas ke wilayah Ibu Kota memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama periode Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan (SE Menhub) Nomor 49 Tahun 2021 terkait Perjalanan Darat dan SE Menhub Nomor 50 Tahun tentang Perjalanan Perkeretaapian di masa pandemi Covid-19.

Kewajiban STRP ini berlaku bagi seluruh pekerja sektor esensial dan kritikal yang keluar-masuk wilayah DKI Jakarta, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum selama periode PPKM Darurat. Transportasi umum yang dimaksud meliputi, KRL, MRT, Transjakarta, hingga taksi dan ojek online. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa kebijakan STRP bertujuan untuk mengendalikan mobilitas penduduk selama PPKM Darurat di wilayah Ibu Kota agar berjalan sesuai ketentuan perundangan. Selain itu juga untuk memudahkan petugas di lapangan mengidentifikasi warga yang masih diperbolehkan atau tidak melakukan mobilitas.

"STRP Pekerja hanya dapat didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan, dimana perusahaan tersebut harus membuktikan bahwa usahanya bergerak di sektor kritikal dan sektor esensial. Perusahaan yang bergerak disektor nonesensial dan nonkritikal, tidak dapat mengajukan STRP," ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (14/7/2021).

Sebelum penerapan kebijakan STRP, kata Anies, Pemprov DKI kerap menemukan perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang masih mengharuskan pegawainya bekerja dari kantor atau work from office (WFO). Hal ini membuat pegawai tersebut berada dalam posisi sulit, karena di satu sisi harus mengikuti perusahaan, namun di sisi lain melanggar ketentuan perundang-undangan. 

"Jadi tujuan STRP ini adalah untuk memudahkan bagi semua termasuk karyawannya, jadi tidak cukup hanya surat tugas, karena surat tugas dari perusahaan tidak memberikan informasi apakah benar perusahaan ini masuk dalam kategori esensial dan kritikal," tutur Anies. 

Pemeriksaan STRP terhadap pelaku perjalanan akan dilakukan di tiap-tiap pos penyekatan PPKM Darurat. Sementara calon penumpang KRL, MRT, hingga Transjakarta yang tidak memiliki STRP tidak akan mendapatkan layanan perjalanan.

Hingga Rabu 14 Juli 2021 pukul 08.00 WIB, Pemprov DKI Jakarta telah menerima 1.206.098 permohonan STRP. Dari total angka tersebut, sebanyak 794.476 permohonan telah disetujui, 2.937 permohonan masih dalam proses, dan 408.685 permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan. 

Terdapat lima sektor usaha terbanyak yang mengajukan permohonan STRP, yaitu keuangan dan perbankan sebanyak 15.074 permohonan, sektor makanan dan minuman serta penunjangnya 11.916 permohonan.

Kemudian ada pula sektor kesehatan 10.588 permohonan, 9.675 permohonan pada sektor logistik, transportasi dan distribusi, serta sektor teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 9.450 permohonan.

Sementara itu, sebanyak 1.521 permohonan STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak dengan rincian, 680 permohonan kunjungan duka keluarga, 553 permohonan untuk kunjungan keluarga sakit, dan 288 permohonan kepentingan mendesak ibu hamil dan persalinan.

Pemprov DKI mencatat, lonjakan permohonan STRP terjadi pada Selasa 13 Juli 2021. Tercatat ada 67.177 permohonan STRP yang diajukan. Jumlah tersebut meningkat delapan kali lipat dari permohonan sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penerapan kebijakan STRP selama periode PPKM Darurat masih belum optimal. Sebab, sosialisasinya terutama untuk pengguna transportasi umum terlalu singkat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu.

Belum lagi soal penamaan STRP yang membingungkan masyarakat. Dari namanya saja Surat Tanda Registrasi Pekerja, seharusnya hanya diperuntukkan bagi pekerja. Namun praktiknya, surat tersebut juga menjadi syarat bagi perorangan untuk keluar-masuk Jakarta.

"Jadi menurut saya ini belum sampai ke tahapan yang optimal atau efektif. Memang sudah mengurangi (mobilitas), tapi belum efektif betul," kata Trubus saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (14/7/2021).

Dia juga menemukan masih banyaknya celah pada pengawasan penerapan STRP yang hanya dilakukan di stasiun kereta, halte bus Transjakarta, dan pos-pos penyekatan PPKM Darurat. Menurutnya, masyarakat yang tidak memiliki STRP masih berpeluang keluar-masuk wilayah Jakarta melalui jalur tikus.

Selain itu, terdapat potensi pelanggaran aturan 50 persen bekerja dari kantor (WFO) untuk sektor-sektor esensial dan kritikal jika pengawasan hanya difokuskan pada penerapan STRP di pos-pos penyekatan. 

"Karena dalam praktiknya banyak yang mengakali dengan model shifting, itu tetep aja mereka masuk. Kalau dikontrol dia 50 persen, kalo enggak dikontrol lebih dari itu. Jadi di sinilah kemudian STRP jadi pengawasannya relatif lemah," tuturnya.

Lebih lanjut, Trubus menyangsikan klaim Pemprov DKI yang menyebut mobilitas masyarakat di Jakarta selama PPKM Darurat turun hingga 50 persen. Sebab menurut dia, mobilitas di sejumlah wilayah terutama di kawasan permukiman masih relatif tinggi.

"Memang di jalan-jalan besar kaya Thamrin-Sudirman menurun, tapi bagaimana di jalan lain, masih sama tingkat mobilitas masyarakat masih tinggi. Apalagi di jalan-jalan arteri atau jalan tikus masih penuh. Kemarin saya coba berkeliling dari Ancol belok lewat Sawah Besar kehidupan masih normal, masih macet," katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai bahwa penerapan STRP hanya basa-basi saja. Dia pesimistis kebijakan tersebut dapat mengendalikan mobilitas masyarakat dan menekan laju penularan Covid-19.  

"STRP itu meriksanya gimana, seberapa teliti petugas. Kalau dia enggak bawa kan cuma diputar balik, enggak disanksi toh, kan enggak ada sanksinya. Jadi ya basa basi ajalah," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu.

Agus menilai, kebijakan PPKM Darurat tak ubahnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan nama berbeda. Sejak awal menghadapi pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah nyaris sama dengan hasil yang tak maksimal.

Menurut dia, seharusnya pemerintah berani mengambil keputusan lebih tegas, yakni menutup semua perkantoran dan mobilitas masyarakat, kecuali yang benar-benar esensial. Dan yang tak kalah penting, pemerintah harus menjamin kebutuhan masyarakat.

"Selain itu enggak ada. Kalau Anda enggak kerja tentu enggak makan, nah pemerintah kasih makan. Gimana caranya? Enggak tahu lah, semua negara gitu kok bisa. Ada yang kasih duit ada yang kasih makan, China kasih makan, negara lain kasih duit," ucap Agus menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: