Megamendung di Jalur Puncak Bogor, Menyulam Harapan Setelah Kabar Bakal Disegel

Liputan6.com, Jakarta - Nama Megamendung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) sudah lama identik dengan kawasan wisata sejuk di jalur Puncak.

Namun, dibalik rindangnya pepohonan dan derasnya arus wisatawan, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana wilayah ini bertransformasi dari arena konflik agraria menjadi destinasi ekowisata berkelanjutan.

Menurut Camat Megamendung Ridwan, pesona wilayahnya bukanlah hasil kreasi instan.

"Destinasi wisata di Kecamatan Megamendung bukan dibuat, tetapi terbentuk secara alami sejak dahulu. Baru belakangan ini semakin ramai karena adanya langkah pemerintah dan masuknya investor," ujar Ridwan, melalui keterangan tertulis, Senin (6/10/2025)

Ridwan, yang juga merupakan putra daerah, masih mengingat jelas situasi pasca-Reformasi 1998 ketika terjadi penyerobotan lahan negara oleh berbagai pihak.

"Dampaknya ada dua. Pertama, penggundulan kebun teh dan hutan yang dikuasai PTPN. Kedua, muncul sengketa lahan, padahal tanah itu milik negara. Dua persoalan ini berlangsung cukup lama," ucap dia.

"Kondisi itu sempat membuat pemerintah daerah kewalahan. Lahan negara rusak, konflik agraria tak kunjung selesai, sementara ekonomi warga stagnan. Namun, dua dekade kemudian wajah Megamendung mulai berubah. Sejak saya menjabat camat pada 2023, tidak ada lagi laporan persengketaan tanah. Ini dampak positif dari masuknya investasi," sambung Ridwan.

Dia menjelaskan, beberapa investor besar mulai hadir, seperti Eiger Adventure Land (EAL) dan Gym Station Indonesia (GSI).

Menurutnya, kehadiran investor membawa empat manfaat utama, yakni tanah negara yang sempat diserobot kembali ke negara, Kawasan gundul direboisasi, Investor berkontribusi kepada negara, dan Warga memperoleh lapangan pekerjaan.

"Yang paling penting, mereka peduli terhadap lingkungan. Contohnya, Sungai Cisuka di wilayah ini tidak pernah banjir meski ada pembangunan," papar Ridwan.

Dia menilai pola investasi semacam ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.

"Hilirisasi investasi di sini salah satunya melalui sektor ketenagakerjaan. Itu membantu mengurangi pengangguran," jelas Ridwan.

Sementara itu, dari perspektif akademik, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Pakuan (Unpak) M Yogie Syahbandar menilai, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat.

"Bogor memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam—mulai dari pegunungan, pertanian, gua, hingga hutan. Karakteristik pedesaannya yang kuat menjadikannya ideal untuk wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal," ucap dia.

Namun, Yogie menegaskan, pengembangan ekowisata tidak bisa dilakukan secara serampangan.

"Harus diperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta tata kelola kelembagaan dan infrastruktur. Termasuk promosi dan pembentukan kelompok ekowisata sebagai penggerak lokal," terang Ketua Korwil ASPI Jabodetabek ini.

Menurutnya, keterlibatan korporasi seperti Eiger justru bisa mempercepat proses pengembangan ekowisata.

"Dalam konsep triple helix, harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Korporasi bisa berperan dalam inkubasi, percepatan, maupun pelaksanaan program ekowisata. Yang penting, koridor sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap dijaga," terang Yogie.

Dia menambahkan, brand besar yang memiliki kepedulian terhadap alam bisa menjadi pengungkit pembangunan berkelanjutan.

"Biasanya, perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan menjalankan usaha yang sejalan dengan prinsip konservasi. Namun tetap harus diawasi agar tidak menyalahi tujuan pelestarian," pungkas Yogie.

Dari sisi kebijakan, anggota DPRD Kabupaten Bogor Fahirmal Fahim mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penataan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kawasan Puncak bukan hanya destinasi wisata, tapi juga sumber penghidupan bagi ribuan warga. Karena itu, kami berharap pemerintah memberi ruang transisi dan pendampingan bagi para pelaku usaha yang sedang melengkapi izin atau menyesuaikan dengan ketentuan," terang dia.

Fahirmal menegaskan, pihaknya akan terus mengawal agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada warga tanpa mengorbankan lingkungan.

"Kami percaya, kebijakan yang baik adalah yang mampu melindungi alam sekaligus menyejahterakan masyarakat," ucap Fahirmal.

Kini, Megamendung mulai dikenal bukan sekadar tempat singgah menuju Puncak, tetapi sebagai kawasan ekowisata. Namun, di tengah geliat pembangunan, ada pula kekhawatiran dari warga akibat gelombang PHK menyusul penutupan sementara beberapa lokasi wisata.

Salah satunya Atang (70), warga Sukagalih, yang sejak 2019 bekerja sebagai gardener di kawasan ekowisata EAL. Ia menjadi saksi perubahan lahan tandus menjadi hijau kembali.

"Saya diajari cara menanam dan merawat tanaman yang cocok di sini. Kami diajarkan pentingnya menjaga alam. Pohon yang saya tanam tiga tahun lalu sekarang sudah besar. Tapi tempat kerja saya disegel, penghasilan saya terganggu," ujar Atang.

Atang dan dua anaknya yang juga bekerja di EAL berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan penutupan dengan bijaksana.

"Lihatlah dengan mata hati. Pembangunan ekowisata di kampung kami membawa kebahagiaan bagi banyak warga Megamendung," tutup Atang.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

"Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang," kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu 4 Oktober 2025.

Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

"Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka," tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.

Mulyadi menambahkan, Bogor Selatan dianugerahi Tuhan dengan alam yang indah, udara yang sejuk. Maka sektor wisata berbasis alam menjadi jalan untuk masyarakatnya beraktifitas di sektor eko wisata.

"Bukan saja bisa memberikan jalan pekerjaan, usaha untuk masyarakat tapi juga menjadi penyumbang pendapatan asli daerah belum lagi efek domino dari kegiatan pariwisata, seperti penjualan hasil pertanian dan perkebunan warga, UMKM sektor souvenir dan beragam nya wisata kuliner," jelas Mulyadi.

Sekali lagi, Mulyadi menekankan, Menteri Hanif tak sembarangan melakukan penyegelan yang berdampak semakin sulitnya ekonomi masyarakat. Hajat hidup masyarakat juga harus dipikirkan sebelum membuat kebijakan. Apalagi, hal itu dapat mencoreng nama baik Presiden Prabowo.