Komisi II DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 112 Triliun untuk Pilkada Serentak 2024, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR sudah mulai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

"Pada rapat kerja ini, Komisi II DPR baru melakukan konsinyering terkait konsep dan desain persiapan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang telah disusun KPU," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/5).

Dalam pemaparan konsep dan desain atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 secara keseluruhan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 112 triliun. Yaitu sebesar Rp 26,2 Triliun dari APBD Tahun 2024 dan dari APBN sebesar Rp 86,2 Triliun. Anggaran sebesar itu, kata dia, memang dibutuhkan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana Pilkada Serentak 2024.

"Sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi yang harus disiapkan dengan mantap," katanya.

"Ini anggaran untuk tahapan dan non-tahapan. Kesiapan dari PPK-Pantarlih LN yang berjumlah 8.021.064 orang. Sudah termasuk Anggota KPU Pusat sampai Kabupaten/Kota," lanjutnya.

Selain itu, rapat kerja tim hari ini juga menyangkut draf tahapan Pemilu serentak. Dilanjutkan dengan konsinyering 10 hari ke depan. Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan rapat sebelumnya.

"Rapat menyangkut draf tahapan Pemilu serentak. Dilanjutkan dengan konsinyering 10 hari ke depan. Yang pasti ada draf pergeseran tahapan bulan pendaftaran dan pencoblosan," sambungnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: