Kebijakan Maritim Jokowi Dinilai Memudahkan Akses Perdagangan Antar-Wilayah

Presiden Jokowi Tinjau Pelabuhan Tenau Kupang — Presiden Joko Widodo di dampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Direktur Utama Pelindo III Doso Agung.

Liputan6.com, Jakarta - Dampak kebijakan maritim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai semakin memperlancar jalur perdagangan antarwilayah. Akses perdagangan yang semakin lancar menciptakan beragam kebermanfaatan besar bagi perekonomian rakyat.

Menurut Wakil Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Suratman Sujud, Pemerintahan Jokowi telah mengambil sebuah langkah yang tepat, salah satunya dengan aktif menggenjot realisasi program maritim di seluruh pelosok negeri.

Seperti dengan merealisasikan program tol laut di setiap daerah Tanah Air. Program terobosan tersebut menjadikan akses perdagangan antarwilayah menjadi lebih mudah, sehingga perputaran roda ekonomi masyatakat menjadi lancar.

"Dari segi perdagangan barang masuk keluar itu bisa kemudian dijangkau," ujar Suratman dalam keterangan tertulisnya.

Kebijakan maritim tersebut, kata Suratman, juga turut mempengaruhi harga-harga barang di pasaran, terutama di wilayah Timur Indonesia. Bahkan mampu menciptakan stabilitas harga yang semakin menguntungkan masyarakat.

Karena itu, dia menilai kebijakan maritim Jokowi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kebijakan ini juga menjadikan harga komoditas barang relatif lebih stabil dan sama antara wilayah Timur dan Barat.

"Menyebabkan bisa standarisasi harga relatif variasinya tidak ada perbedaan yang sangat jauh," sambung Suratman.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni USD 7,56 miliar pada April 2022.

Berkat Tol Laut, Biaya Logistik Jadi Lebih Murah ke Pulau Sabu

2 dari 2 halaman

Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Rencana Aksi Kebijakan Kelautan

20160623- Jokowi Gelar Rapat di Kapal Perang KRI Imam Bonjol 383-Kepri- Setpres — Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). (Foto: Setpres)

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia.

Hal itu tertera dalam peraturan presiden (Perpres) tentang rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia. Rencana aksi ditetapkan untuk lima tahun yaitu periode 2021-2025.

Dalam aturan itu dijelaskan, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Tak hanya itu, dia juga meminta mereka memberikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Luhut.

"Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan), dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahun," pada pasal 3 ayat 2 dikutip, Kamis (3/3/2022).

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Maritim
kebijakan maritim
Tol Laut