Pimpinan DPRD Akui Surat Pelepasan Saham Bir Pemprov DKI Diterima Sejak Awal 2020

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD DKI — Muhammad Taufik dari fraksi Partai Gerindra menghadiri rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019). Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan susunan pimpinan DPRD DKI periode 2019/2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI dikabarkan telah melayangkan surat kepada DPRD DKI terkait pengajuan persetujuan melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Surat itu diakui Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik telah diterima pihak Sekretariat Dewan sejak tahun 2020.

“Surat yang pertama tahun lalu, itu (datnng) awal tahun (2020), kalau tidak salah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Namun, Taufik mengaku belum mengetahui kelanjutan surat tersebut sebab masih berada di Sekretariat Dewan. “Suratnya di sekwan saya sih belum liat,” katanya.

Sementara itu, Plt Sekwan DPRD DKI Hadameon Aritonang saat dikonfirmasi enggan menjawab dan menyerahkan pada pimpinan DPRD. “Mohon tanya ke pimpinan,” katanya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anies menilai penjualan saham perusahaan bir dapat digunakan Pemprov untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

2 dari 2 halaman

PAN Dorong Saham Bir Dilepas

Sementara itu, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengaku akan mendorong pemprov DKI melepas saham bir tersebut. Langkah ini dilakukan setelah adanya masukan yang diterima pihaknya.

“Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Bambang menjelaskan selama ini pemerintah provinsi DKI Jakarta selalu bilang bahwa penjualan saham bir tersebut terganjal dari restu DPRD DKI Jakarta.

Maka untuk itu, saat ini PAN menegaskan bahwa Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menjual saham yang dimiliki DKI Jakarta sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.