Sukses

Kemenag Tegaskan Indonesia Tidak Punya Utang Akomodasi Jemaah Haji ke Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman memastikan, Indonesia tidak mempunyai utang akomodasi jemaah ke Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan seiring dengan beredarnya kabar terkait jemaah haji Indonesia ditolak Saudi karena belum bayar bea akomodasi.

"Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia juga tidak pernah ditolak Arab Saudi," kata Oman di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Dia menjelaskan, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Dia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari manajemen pengelolaan haji yang baik dalam segala aspek, termasuk dalam proses pengadaan layanan di Arab Saudi, baik transportasi, katering, maupun akomodasi.

"Indonesia itu terbaik dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Itu diakui banyak negara, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan studi banding," ujarnya.

Terkait dana haji, Oman kembali menegaskan bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian per Februari pun dia menjelaskan dana haji sebesar Rp 103 Triliun sudah jadi kewenangan BPKH.

"Per-bulan Februari dana haji sebasar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," kata dia.

"Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun," tambah Oman.

2 dari 3 halaman

Menag Yaqut Beri Tenggat Arab Saudi soal Kepastian Haji hingga Maret 2021

Pemerintah memberikan batas waktu hingga Maret 2021 kepada pemerintah Arab Saudi terkait kepastian pelaksanaaan haji tahun ini. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, selalu berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi seminggu sekali untuk memastikan hal tersebut.

Namun, dia belum membicarakan soal kuota haji yang akan diberikan Saudi kepada Indonesia.

"Kami punya deadline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak? Itu dulu, masalah kuota itu perihal berikutnya," kata Yaqut dikutip dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.

Menurut dia, Kemenag telah menyusun beberapa skenario haji 2021.

Dia mengatakan, penyelenggaraan haji tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta.

Belum lagi soal penyelenggaraan umrah yang pelaksanaannya sepanjang tahun. Pastinya, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah untuk saat ini semakin lebih berat.

"Sebab, kita tidak punya pengalaman memberangkatkan haji di tengah pandemi," ungkap Menag.

Menag Yaqut pun mengatakan pemerintah tidak bisa lari dari masalah haji ini. Sebab, kepastian haji tak hanya menjadi tanggung jawab Arab Saudi.

"Kita tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggungjawab Saudi, tapi ini tanggung jawab kita semua," kata Yaqut.

 

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: